Repelita Jakarta - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus menyita perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat.
ADVERTISEMENT
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menyebutkan bahwa sekitar 20.000 nomor ponsel diduga telah menjadi target pengintaian tim yang dikaitkan dengan Listyo Sigit.
Selain membeberkan estimasi jumlah target, Said Didu turut menguraikan empat klasifikasi kelompok yang disinyalir masuk ke dalam daftar pemantauan ilegal tersebut.
Pembagian kategori ini mengindikasikan bahwa operasi penyadapan tersebut tidak hanya diarahkan kepada pihak oposisi, melainkan turut menjangkau figur-figur di dalam lingkaran pemerintahan.
"Info terakhir, saat ini sudah teridentifikasi sekitar 20.000 nomor HP yang disadap oleh tim LSP," tulis Said Didu melalui akun X pribadinya, Senin (9/11/2026).
Ia selanjutnya menjabarkan secara rinci keempat golongan sasaran yang disebut masuk ke dalam agenda pengintaian elektronik tersebut.
"Pengelompokan yang disadap: 1) yang anti-geng SOP. 2) loyalis dan benteng 08. 3) geng SOP yang punya kuasa agar tidak belok. 4) petugas bayaran SOP," jelasnya.
Pada unggahan terdahulu, Said Didu menerangkan bahwa akronim SOP merujuk pada istilah Solo, Oligarki, dan Parcok yang digunakannya untuk mendeskripsikan jejaring kekuasaan di balik polemik penyadapan ini.
Ia bahkan mengaitkan temuan aktivitas penyadapan masif tersebut sebagai bagian dari rangkaian indikasi menuju upaya makar terhadap pemerintahan yang sah.
"Tahapan persiapan makar sangat jelas," tulisnya.
Di sisi lain, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sebelumnya telah membeberkan konstruksi perkara dugaan penyadapan tanpa izin yang menjerat Listyo Sigit bersama beberapa perwira tinggi kepolisian lainnya.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menerangkan bahwa aktivitas intersepsi komunikasi tanpa hak tersebut dijalankan sepanjang kurun waktu tahun 2025 hingga 2026.
Sejumlah nomor kontak pribadi diduga diinput secara sepihak ke dalam peladen Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melewati tahapan verifikasi resmi.
Tim penyidik menemukan indikasi kuat bahwa operasi tersebut melanggar prosedur baku penyadapan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Target pengintaian tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto seorang diri, melainkan juga pejabat negara, politisi, jurnalis, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pegiat lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pelaku usaha.
Dalam pengusutan perkara ini, Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka yang terdiri dari Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka yaitu Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso kini telah mendekam di Rumah Tahanan Mako Brimob, sedangkan Slamet Uliandi belum ditahan lantaran sedang menjalani pemulihan kesehatan pasca-stroke.
Selain itu, institusi Polri juga telah mengajukan permohonan perlindungan bagi enam orang saksi kunci kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang saat ini masih dalam tahap penelaahan.
Mencuatnya informasi mengenai 20.000 nomor seluler yang disadap membuat sorotan publik terhadap transparansi penyidikan perkara ini semakin menguat.
Aparat penegak hukum kini dituntut untuk menuntaskan penelusuran skala penyadapan, mengidentifikasi seluruh pihak terdampak, serta membongkar mekanisme penyalahgunaan sistem teknologi negara tersebut secara menyeluruh.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
