Repelita [Jakarta] - Keterlibatan aktif Joko Widodo dalam barisan Partai Solidaritas Indonesia pasca-masa jabatannya berakhir terus memicu respons kritis dari berbagai kalangan.
Langkah politik yang diambil mantan presiden tersebut memantik perdebatan mengenai efektivitas serta bobot pengaruhnya di panggung politik nasional saat ini.
ADVERTISEMENT
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, memandang struktur jabatan yang diemban Jokowi saat ini kurang memberikan keleluasaan taktis.
"With posisi hanya sebagai dewan pembina, pengaruh Jokowi dinilai tidak akan maksimal jika dibandingkan bila ia memegang kendali langsung sebagai ketua umum. Dalam logika politik praktis, posisi simbolik sering kali tidak cukup untuk menggerakkan mesin partai secara signifikan. Maka wajar jika muncul anggapan bahwa peran tersebut terlalu kecil untuk figur sekelas Jokowi yang pernah berada di puncak kekuasaan nasional," ujar Saiful, Minggu (28/6/2026).
Ketiadaan target serta visi politik yang transparan dalam manuver tersebut dinilai berisiko memicu sentimen negatif serta kecurigaan di tengah masyarakat.
Masyarakat saat ini dianggap cenderung skeptis terhadap pergerakan tokoh politik yang terkesan mengambang dan tidak memiliki kejelasan tujuan.
"Di titik ini, muncul kesan bahwa langkah 'turun gunung' ini setengah hati, terlalu besar jika hanya untuk peran simbolik, namun juga terlalu kabur jika tidak disertai tujuan politik yang jelas. Publik tidak lagi mudah diyakinkan dengan narasi normatif. Mereka menuntut kejelasan arah dan tujuan. Tanpa itu, setiap langkah politik akan selalu dibaca sebagai bagian dari agenda tersembunyi, bukan pengabdian murni," paparnya.
Dampak dari aktivitas politik pasca-istana ini juga dinilai dapat memengaruhi standar etika kepemimpinan bagi para mantan kepala negara di tanah air.
Seorang mantan pemimpin dinilai memikul tanggung jawab moral untuk memberikan keteladanan yang bermartabat setelah melepaskan kewenangan eksekutifnya.
"Seorang mantan presiden seharusnya mampu menunjukkan keteladanan dalam melepaskan kekuasaan secara elegan, bukan justru terus berada di orbitnya tanpa kejelasan peran. Jika tidak, maka publik akan terus mempertanyakan ini tentang negara, atau sekadar perpanjangan pengaruh?" pungkas Saiful. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
