Repelita Jakarta - Upaya untuk melengserkan Presiden Prabowo Subianto dianggap sebagai langkah yang sangat sulit dan berisiko tinggi bagi stabilitas politik nasional saat ini.
Gagasan mengenai pemakzulan kepala negara dinilai akan menghadapi tembok besar berupa perlawanan publik serta potensi terjadinya benturan kepentingan yang sangat tajam di lapangan.
ADVERTISEMENT
Pandangan berbeda justru melihat bahwa langkah pencopotan jabatan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jauh lebih masuk akal untuk diperjuangkan dalam dinamika politik sekarang.
Brigjen TNI (Purn) Purnomo menyampaikan analisis tersebut dalam sebuah forum diskusi publik bertajuk Apakah Gerakan Pemakzulan Prabowo Itu Realistis? di Menteng pada Kamis 7 Mei 2026.
Ia berargumen bahwa memaksakan pergantian presiden secara paksa hanya akan menyeret negara ke dalam pusaran konflik horizontal yang membahayakan keamanan rakyat banyak.
“Jalan tengah apa yang paling baik supaya resistansinya, risikonya tidak terlalu besar? Yang pertama adalah pemakzulan Wakil Presiden Gibran,” kata Purnomo memberikan opsi strategi politik.
Menurutnya, posisi politik putra sulung Jokowi tersebut sudah rapuh sejak awal akibat rentetan polemik persyaratan usia yang sebelumnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
Persoalan legalitas dan etika yang menyertai proses pencalonannya dianggap sebagai beban sejarah yang membuat legitimasi jabatannya terus digugat oleh berbagai kalangan aktivis.
“Kenapa harus dimakzulkan? Sebelum mencalonkan wakil presiden sudah bermasalah,” ujarnya saat menjelaskan alasan di balik perlunya fokus pada posisi orang nomor dua di republik ini.
Strategi ini dianggap sebagai jalur yang lebih moderat untuk melakukan koreksi terhadap kekuasaan tanpa harus menghancurkan seluruh tatanan pemerintahan yang sedang berjalan.
Langkah untuk memisahkan persoalan presiden dan wakil presiden dipandang sebagai upaya meminimalisir gejolak sosial sambil tetap menyuarakan tuntutan keadilan hukum bagi masyarakat luas.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
