Repelita Jakarta - Dukungan terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan terus bertambah hingga mencapai 120 tanda tangan anggota dewan.
ADVERTISEMENT
Informasi perkembangan terkini mengenai jumlah legislator dari delapan fraksi parlemen yang telah membubuhkan tanda tangan tersebut diungkapkan oleh politikus Partai Demokrat Cipta Panca Laksana.
“Update HMP yang ditandatangani 120,” kata Panca, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan data perolehan tanda tangan yang dipaparkan, dukungan tersebut berasal dari PKS sebanyak 28 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, Partai Demokrat 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Gerindra 11 anggota, Golkar 11 anggota, serta PAN 1 anggota.
“Gibran End Game!,” tambahnya.
Sejalan dengan bergulirnya usulan tersebut, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dr. Gamal Albinsaid secara terbuka menyatakan sikap politiknya untuk mendukung penggunaan instrumen HMP terhadap Gibran.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama keadilan, saya dr. Gamal, Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jatim V Malang Raya, Nomor Anggota A-474, menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden untuk memastikan setiap keputusan lembaga negara, setiap aturan konstitusi, dan setiap aspirasi masyarakat dihormati di tanah air Indonesia,” ungkap Dokter Gamal.
Di tengah derasnya arus desakan pemakzulan dari parlemen, pegiat media sosial sekaligus pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Dede Budhyarto, melontarkan peringatan agar Presiden Prabowo Subianto tetap waspada terhadap dinamika dukungan politik yang berkembang.
“Hati-hati, Pak Presiden @prabowo. Jangan hanya menerima laporan yang baik-baik saja, seolah dukungan publik begitu besar,” ungkap Dede.
Dede menganalisis bahwa kelompok yang kini gencar menyuarakan pemakzulan sebagian besar merupakan barisan pendukung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019 yang kemudian beralih mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024, sementara basis pendukung Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan terbelah menjadi dua sikap.
“Saya tahu betul, saat Bapak diajak Pak Jokowi bergabung di pemerintahan sebagai Menhan pada 2019, masih ada sekitar 50% yang tetap anti,” tuturnya.
“Nanti kalau tidak diajak masuk pemerintahan, bisa-bisa keluar kalimat, ‘Dia itu nggak ada apa-apanya kalau bukan karena kami’,” tambahnya.
Sementara itu, kader PDI Perjuangan Jhon Sitorus menilai kesepakatan seluruh fraksi di DPR untuk menggulirkan proses pemakzulan menjadi sinyal kuat berakhirnya posisi politik Gibran.
Jhon juga menyindir rencana persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dinilai hanya akan menjadi panggung yang mempermalukan Wakil Presiden maupun Joko Widodo di hadapan publik.
“Wakil presiden kok polos banget...udah kosong polos pula,” imbuhnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
