Repelita Jakarta - Pengamat politik dan ekonomi Heru Subagia melayangkan sorotan tajam terhadap fenomena pemajangan tumpukan uang tunai oleh pemerintah di tengah memburuknya indikator moneter dalam negeri.
Langkah demonstratif penguasa tersebut dinilai memicu spekulasi di ruang publik karena dilakukan secara teatrikal tepat ketika kondisi pasar modal dan nilai tukar domestik sedang mengalami guncangan hebat.
ADVERTISEMENT
Otoritas dinilai sengaja mengeksploitasi visualisasi tumpukan dana kontan raksasa tersebut ke hadapan media guna mengalihkan perhatian masyarakat dari kegagalan penanganan depresiasi mata uang garuda.
“Yang menarik dalam kondisi rupiah mendekati Rp18 ribu (perdoll), dan IHSG juga sudah merosot di bawah Rp7 ribu, tetapi ada isu unik dan tentunya ini harus dipertanyakan ketika Prabowo pamer duit Rp49 T,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis, 14 Mei 2026.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan validitas status hukum dari barang bukti tersebut mengingat jajaran penegak hukum korps adhyaksa enggan membuka secara transparan data legalitas asal-usul penyitaannya.
“Tentunya ini secara bombastis dipamerkan ke khalayak umum yang dihadiri juga pejabat publik lainnya,” lanjutnya.
Bagi dirinya, ketertutupan birokrasi mengenai nama-nama oknum pencuri uang negara yang rekeningnya dibekukan mengindikasikan adanya motif pencitraan politik terselubung demi mendongkrak legitimasi semata.
“Yang menarik bahwa ada beberapa indikator yang sangat politis dan menimbulkan pertanyaan,” ucapnya.
Masyarakat pembayar pajak dinilai berhak mendapatkan kepastian informasi yang akurat mengenai rincian penanganan perkara megaproyek kehutanan tersebut agar terhindar dari asumsi adanya rekayasa draf anggaran.
“Mengapa di tengah tekanan rupiah dan IHSG, kemudian muncul fenomena uang tunai dengan nilai cukup fantastis,” tukasnya.
Ia mendesak agar Kejaksaan Agung tidak tebang pilih serta berani memublikasikan seluruh daftar hitam para mafia tanah dan koruptor kakap yang menjadi dalang utama di balik kepemilikan dana jumbo tersebut.
“Saya melihat ketika negara menghadirkan tumpukan triliunan rupiah dengan mengatasnamakan hasil rampokan uang koruptor, ini mengisyaratkan pertanyaan besar juga,” katanya.
Eksploitasi nominal kas sitaan ini dianggap janggal jika tidak dibarengi dengan ketegasan eksekusi badan hukum terhadap para pelaku intelektual yang menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan di perbankan.
“Siapa pemilik rekening triliunan rupiah tersebut hingga berulangkali Prabowo selalu bangga bisa mengejar koruptor,” timpalnya.
Keterbukaan informasi dinilai krusial untuk membuktikan bahwa jargon pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh presiden bukan sekadar komoditas politik pemanis pidato kenegaraan di hadapan khalayak.
“Ada beberapa alasan yang menyangkut masalah keterbukaan informasi ke publik, ketika pertanyaan muncul,” imbuhnya.
Dalam acara formal di Kejaksaan Agung tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengeklaim pencapaian gemilang tim penertiban agraria yang berhasil menyita dana hak penguasaan lahan ilegal senilai sepuluh triliun lebih.
Dana denda administratif sepanjang tahun bergulir tersebut diserahkan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk disetor langsung ke kas negara.
Otoritas juga mengembalikan hak penguasaan jutaan hektare kawasan taman nasional serta perkebunan kelapa sawit bermasalah dari tangan swasta kepada Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
“Sebagai warga negara, tentunya tidak sependapat manakala sejumlah uang yang dipertontonkan dengan nilai tersebut semata-mata untuk menunjang legitimasi pemerintahan, konon sangat serius memberantas korupsi,” Heru menuturkan.
“Tapi dalam pengelolaan dan transparansi patut masyarakat mendapatkan informasinya,” tambah Heru.
Presiden Prabowo mengaku sangat bangga atas keberhasilan pengamanan aset finansial tersebut dan menginstruksikan agar seluruh nominalnya segera dialokasikan untuk mendanai sektor perbaikan layanan dasar.
Kepala negara menyoroti buruknya fasilitas kesehatan tingkat pertama di berbagai wilayah pedalaman terpencil yang dilaporkan sama sekali belum pernah mendapatkan alokasi pemugaran sejak masa orde baru.
“Laporan dari Menteri Kesehatan Pak, kita punya 10 ribu puskesmas sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki," ujar Prabowo.
Melalui draf kalkulasi anggaran, presiden menjelaskan bahwa pemanfaatan dana sitaan perkebunan sawit ilegal tersebut diproyeksikan mampu merenovasi setengah dari total pusat kesehatan masyarakat yang telantar.
“Saya bilang butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu, kira-kira satu puskesmas Rp2 miliar. Jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas dengan Rp10 triliun,” tambahnya.
Otoritas menegaskan bahwa ketegasan tindakan represif terhadap kejahatan finansial sangat penting dilakukan agar alokasi belanja modal APBN tidak habis dijarah oleh para pelaku tindak pidana korupsi.
“Lebih spesifik lagi, pemerintah wajib menjawab siapa di balik keseluruhan dari yang mempunyai rekening gendut tersebut,” tegasnya.
Heru memungkas analisisnya dengan mengingatkan bahwa transparansi yudisial merupakan kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik di tengah bayang-bayang ancaman krisis moneter nasional.
“Nama-nama tersebut harus disampaikan ke publik sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan adanya rekayasa,” kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
