Repelita Jakarta - Kabar mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meletakkan jabatannya terus menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat.
ADVERTISEMENT
Namun, bagi Pendiri sekaligus mantan Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) periode 2014 hingga 2019, Budianto Tarigan, isu tersebut hanyalah manuver politik sementara.
Dalam wawancara eksklusif bersama jurnalis senior Margi Syarif di kanal YouTube Madilog Forum Keadilan, ia menegaskan bahwa dalam kamus politik keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak pernah dikenal istilah mengundurkan diri.
“Jangan percaya itu. Niat aja belum nyampai, itu ayunan politik. Sebagai orang hukum, kalau belum ada secara tertulis apapun yang dia bicarakan dengan Pak Prabowo, belum bisa dipegang,” tegas Budianto Tarigan dalam diskusi bersama jurnalis senior Margi Syarif.
Gimik Politik dan Tekanan yang Memberatkan
Budianto menganalisis bahwa pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung wacana mundur tersebut dipicu oleh tekanan politik luar biasa pasca terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA) serta terbongkarnya skandal penyadapan yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Tekanan yang cukup tinggi beberapa hari ini setelah putusan MA dan kasus penyadapan oleh oknum LSP, membuat geng Solo mengalami tekanan yang cukup berat. Pertemuan tadi pagi itu hanya gimik-gimik yang saya sebut ayunan politik. Tujuannya ya negosiasi,” ujarnya.
Ia menguraikan bahwa berdasarkan aturan konstitusi pada Pasal 7A dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, pengunduran diri wakil presiden memiliki prosedur resmi yang mengikat secara hukum.
“Kalau Gibran memilih mengundurkan diri secara personal, dia harus bikin surat resmi ke MPR. Atau dia diberhentikan lewat mekanisme impeachment. Kalau di luar dua jalur ini, berarti ini hanya gimik politik,” tegas Budianto.
Tidak Ada Tradisi Mengundurkan Diri
Ketika dimintai tanggapan mengenai karakter politik keluarga Jokowi, Budianto secara terbuka menyangsikan ketulusan niat mundur yang disampaikan Gibran kepada publik.
“Mana ada tradisi mereka mundur? Saya belum pernah lihat. Jangankan mundur, mengakui kesalahan saja mungkin berat. Jadi mohon maaf, saya belum percaya bahwa ini mau menyelesaikan secara her to her (kekeluargaan),” tegasnya.
Ia justru menduga pertemuan tertutup berdurasi 2,5 jam antara Gibran dan Presiden Prabowo sarat dengan agenda tawar-menawar serta lobi perlindungan politik.
“Mungkin juga pertemuan ini merupakan bagian dari lobi dan negosiasi ke Pak Prabowo terkait kehendak keluarga dan Gibran untuk diri dan keluarganya,” ujarnya.
Proses Hukum harus Tetap Berjalan
Terlepas dari bergulirnya isu mundur tersebut, Budianto menekankan bahwa proses penegakan hukum menyangkut polemik keabsahan ijazah serta manipulasi administrasi negara wajib tetap dituntaskan.
Ia menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang telah menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran tidak sah secara hukum.
“Ini yang dipakai oleh KPU jadi landasan pendaftaran Gibran sebagai wapres waktu itu. Siapa yang bertanggung jawab? Kita lihat siapa yang terlibat. Dikdasmen, KPU, dan yang lain-lain harus disidang di muka hukum. Termasuk ayahnya Gibran sebagai aktor utama harus dimintai keterangan,” tegasnya.
Ia menilai penegakan hukum secara adil menjadi pelajaran penting bagi generasi muda agar persoalan konstitusi tidak diselesaikan lewat kompromi tertutup.
“Proses hukum harus jalan. Mundur atau tidak mundur, proses hukum harus tetap berjalan biar fair,” ujarnya.
Negosiasi Tingkat Tinggi dan Ancaman Karma
Budianto mensinyalir adanya transaksi jaminan politik tingkat tinggi yang tengah dirundingkan antara kubu Jokowi dengan Presiden Prabowo di balik layar.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kekuasaan bersifat fana dan setiap penyalahgunaan wewenang pasti akan menuai pertanggungjawaban di masa depan.
“Mereka mungkin saling pegang kartu as. Tapi saya sebagai anak bangsa mengatakan, terlepas dari mereka punya komitmen, aturan hukum di negara ini harus tegak. Jangan mempertaruhkan nasib bangsa ini hanya karena kesepakatan mereka,” tegasnya.
Ia pun menyampaikan peringatan keras kepada para pemangku kekuasaan agar tidak terus-menerus memanipulasi kepercayaan rakyat demi mengamankan kepentingan kelompok.
“Hati-hati dalam mengelola negara ini. Satu saat semua kelakuan dan kebijakan yang Anda hasilkan akan dimintai pertanggungjawaban baik secara hukum, sosiologi, maupun politik. Hari ini Anda masih berkuasa, besok tidak. Jangan pernah merasa yakin untuk menipu orang secara terus-menerus. Satu saat karma itu akan berjalan,” tutupnya.
Tetap di Jalur Konstitusi
Di penghujung perbincangan, Budianto mendesak agar proses politik pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat tetap bergulir sesuai koridor undang-undang.
“Parlemen hari ini masih melihat situasi publik. Kita tunggu saja perkembangannya. Tapi saya menyarankan, lebih baik dan lebih terhormat jika Gibran menurunkan ego dan memberikan surat resmi ke MPR,” ujarnya.
Ia berpandangan bahwa langkah mundur secara ksatria jauh lebih bermartabat daripada bertahan di tengah krisis legitimasi moral dan konstitusional.
“Gibran mundur bukan berarti tamat secara politik. Dalam politik, bisa jatuh berkali-kali. Yang penting adalah kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada bangsa ini,” tutupnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
