Repelita Jakarta - Rencana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan perjuangan hukum hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta mengajukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung mendapat kritik keras dari kalangan elite partai politik.
ADVERTISEMENT
Sorotan mengenai upaya pembuktian keaslian ijazah tersebut sebelumnya diunggah oleh akun @akbarfaizal_uncensored melalui platform media sosial Threads pada Rabu, 11 November 2026.
Dalam unggahan tersebut, dipaparkan bahwa PDI Perjuangan melontarkan kritik tajam terhadap langkah hukum yang ditempuh oleh putra sulung mantan presiden Joko Widodo itu.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai rencana gugatan ke peradilan tata usaha negara tersebut sangat keliru serta tidak masuk akal secara logika hukum, meskipun langkah itu diambil atas saran Presiden Prabowo Subianto.
"Langkah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang memilih terus berjuang hingga ke tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) demi membuktikan keaslian ijazahnya menuai kritik tajam dari PDI Perjuangan. Meski langkah tersebut diambil atas saran Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai rencana gugatan itu sangat tidak masuk akal secara logika hukum," tulis akun @akbarfaizal_uncensored.
Lebih lanjut, unggahan berseri tersebut juga menguraikan argumentasi hukum yang disampaikan oleh Deddy Yevri Sitorus terkait batas kewenangan lembaga peradilan tata usaha negara.
Deddy menekankan bahwa pengadilan tata usaha negara tidak memiliki wewenang untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan karena objek sengketa PTUN sebatas keputusan pejabat administrasi.
"Deddy menegaskan bahwa PTUN bukanlah forum yang berwenang untuk menganulir keputusan MA terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan, mengingat PTUN hanya bertugas mengadili keputusan pejabat birokrasi, sehingga tindakan Gibran dinilai salah alamat dan membingungkan," lanjut unggahan akun @akbarfaizal_uncensored.
Unggahan yang menyoroti polemik keabsahan dokumen pendidikan orang nomor dua di Indonesia itu pun langsung memantik reaksi emosional dari warganet di kolom komentar.
Salah satu pengguna Threads dengan nama akun @anto.nif menuliskan desakan keras agar lembaga legislatif segera mengambil tindakan pemakzulan berdasarkan putusan lembaga peradilan tertinggi yang telah terbit.
"... Berdasar kan putusan hukum MK dan MA, KARENA MELANGGAR HUKUM, gibran HARUS DI PECAT DENGAN TIDAK HORMAT !!! Atau DIMAKZULKAN oleh DPR RI ! !SETUJU ! 🔥💥👍 supaya gibran TIDAK BISA TERIMA GAJI PENSIUN seumur hidup dan fasilitas-fasilitas VVIP lainnya seumur hidup yang diambil/memakai dari uang APBN RI ! 🤮🔥💥," tulis akun @anto.nif di kolom balasan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
