Repelita Jakarta - Pemerhati sosial dan ekonomi dari Universitas Sebelas Maret Dr Nurmadi Harsa Sumarta memberikan pandangan kritis terkait manuver politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui tulisan berjudul Gabrul ala Gibran.
Gabrul ala Gibran.
ADVERTISEMENT
Ia menjelaskan bahwa istilah gabrul dalam bahasa Jawa bermakna curang berbohong serta suka mengklaim sesuatu yang bukan merupakan haknya.
Menurutnya terdapat perbedaan yang sangat telanjang pada riwayat sekolah di KPUD KPU dan Sekretariat Negara dengan fakta lapangan.
Perbedaan tersebut terlihat dari penelusuran riwayat pendidikan mulai dari tingkat sekolah menengah pertama Orchid Park Secondary School UTS hingga MDIS.
Ketidaksesuaian itu mencakup masalah periode waktu belajar maupun dokumen pendukung yang disertakan dalam berkas pendaftaran.
Penulis juga mengingatkan bahwa orang belum lupa kasus fufufafa sejak jelang pilpres 2014 dan 2019 yang diingkari meskipun bukti kuat menunjuk dirinya.
Hal tersebut menunjukkan tidak adanya nilai kejujuran serta rasa tanggung jawab penuh dari seorang figur publik bernama Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan fakta-fakta yang ada mestinya Gibran tidak memiliki persyaratan administratif untuk maju sebagai calon Wali Kota Solo pada masa lalu.
Namun berkat kuasa sang bapak pada tahun 2019 yang bersangkutan bisa mendapatkan surat keterangan penyetaraan pendidikan seolah lulus setingkat sekolah lanjutan tingkat atas dan sarjana.
Berbekal surat keterangan tersebut pula Gibran bisa ikut mendaftar sebagai Wali Kota yang selanjutnya juga lolos pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024.
Semua proses tersebut berjalan begitu saja tanpa adanya verifikasi yang semestinya dari pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun Komisi Pemilihan Umum.
Meskipun semua dokumen publik mestinya bersifat terbuka seluruhnya justru ditutup dengan aturan-aturan yang sengaja dibuat untuk menyembunyikan cacat administrasi yang ada.
Setelah adanya berbagai bentuk gugatan hukum yang dilayangkan oleh elemen masyarakat akhirnya semua kejanggalan tersebut terbuka secara terang-terangan.
Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Gibran tidak ditemukan memiliki ijazah yang setara dengan sekolah lanjutan tingkat atas.
Keputusan itu semakin diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Dengan demikian Gibran dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagai calon wakil presiden dari sejak awal mula pencalonannya.
Keabsahan kedudukan Gibran saat ini berada dalam posisi status quo yang menuai banyak pro dan kontra di tengah masyarakat.
Adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan kasasi Mahkamah Agung membuat berbagai usulan serta desakan mundur maupun pemakzulan semakin luas dan kencang.
Sehingga setelah masa reses Dewan Perwakilan Rakyat kemarin proses politik menuju pemakzulan terhadap Gibran semakin terbuka lebar.
Melihat dinamika politik yang berkembang pesat pada pagi hari Gibran menemui Presiden dengan diisukan berniat mundur dari jabatannya.
Langkah tersebut seolah berhasil mengerjain para anggota dewan demi meredam usulan Hak Menyatakan Pendapat di Senayan.
Namun pada sore harinya Gibran justru ingin mengerjain Presiden pula dengan berniat melakukan perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membuktikan ijazahnya.
Penulis mengaku tak habis pikir mengenai apa yang sebenarnya ada di kepala yang bersangkutan yang seolah merasa sebagai orang benar padahal kenyataannya tidak benar.
Sikap tersebut mencerminkan pandangan seolah semua orang lain bodoh dan hanya mempraktikkan intrik serta tindakan manipulatif tingkat tinggi belaka.
Langkah menemui Presiden dilakukan semata-mata untuk menghentikan anggota dewan yang ingin mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat setelah terbit putusan berkekuatan hukum tetap final dan mengikat.
Niatan yang dikira baik tersebut ternyata nihil karena yang bersangkutan masih terus berusaha melakukan manuver politik.
Anggota dewan yang begitu menghormati Presiden serta menghargai pertemuan antara Presiden dan Wapres Gibran pada pagi hari itu terpaksa cepat-cepat menutup sidang tanpa ada satu pun interupsi berarti.
Namun kenyataannya tidak ada sesuatu yang baru yang dihasilkan melainkan sekadar intrik politik belaka.
Usai pertemuan dengan kepala negara yang diakui sebagai ayah kandung nama Presiden justru dipakai untuk melakukan tindakan manipulasi.
Tindakan tersebut dinilai tidak saja berani melainkan sudah terlalu berani karena menyebutkan bahwa Presiden menyuruh dirinya untuk fight di pengadilan tata usaha negara padahal hal itu bohong.
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mencoba meluruskan informasi bahwa keliru jika Presiden dikatakan melarang wakil presiden mengundurkan diri.
Entah dari mana pula informasi keliru seperti itu beredar namun hal tersebut dapat dengan mudah ditebak apabila ditelusuri lebih lanjut.
Setelah informasi itu diluruskan justru Wapres Gibran sendiri yang menyebarkan narasi bahwa dirinya diminta oleh Presiden untuk berjuang di pengadilan.
Situasi tersebut membuat Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra yang biasanya menahan diri langsung bersikap tegas menyatakan tidak ada lagi jalan bagi Gibran melakukan proses hukum melawan putusan lembaga tinggi negara.
Bahkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan langsung membantah apa yang dikatakan oleh Gibran tersebut karena tidak benar Presiden mengatakan demikian.
Nama Presiden yang diakui sebagai ayah kandung digunakan tidak pada tempatnya dicatut serta dimanipulasi sedemikian rupa.
Perilaku tersebut dinilai benar-benar keterlaluan dan memang mencerminkan gabrul ala Gibran yang tidak dapat disebutkan dengan kata lain lagi.
Anggota dewan sendiri secara tegas menyatakan bahwa apabila Wapres Gibran tidak memilih mundur secara sukarela maka akan dimundurkan secara paksa.
Hal tersebut berarti pilihan kedua yang berlaku dan dijalankan setelah manuver terakhir Gibran yang sama sekali tidak berubah dan tetap penuh intrik serta manipulasi.
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden pun turut menjadi korban manipulasi dari rangkaian intrik politik tersebut.
Kondisi ini semakin memperjelas bahwa Gibran mengalami cacat moral tidak memiliki etika integritas maupun kejujuran sebagai pejabat negara.
Penulis menutup dengan mengajukan pertanyaan terbuka apakah masih ada pihak yang merasa kasihan membela serta percaya dengan deretan kebohongan seperti itu.
Pernyataan lengkap tersebut ditulis oleh Dr Nurmadi Harsa Sumarta selaku pemerhati sosial dan ekonomi dari Universitas Sebelas Maret.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
