Repelita Jakarta - Buku yang membahas soal pandangan keagamaan kepala negara kembali mencuri perhatian khalayak ramai di ruang publik.
Sorotan tajam tersebut datang langsung dari seorang pengamat di bidang politik dan hukum bernama Muslim Arbi.
ADVERTISEMENT
Ia memandang kemunculan karya tulis tersebut mesti disikapi secara teliti dan penuh kehati-hatian mendalam.
Muslim Arbi meyakini bahwa pihak pencetus karya tersebut boleh jadi merupakan unsur dari skenario politik terselubung.
Gerakan itu diduga kuat bertujuan melakukan pelemahan citra atau pembusukan politik terhadap sosok Presiden Prabowo.
Analisis tersebut disampaikan lantaran beredar kabar bahwa penyusunan literatur itu berjalan tanpa restu resmi kepala negara.
Inisiator buku Islam ala Prabowo diduga bagian dari operasi pembusukan terhadap Presiden, ujar Muslim Arbi kepada awak media, Rabu (9/9/2026).
Pencantuman identitas kepala negara di dalam sebuah naskah yang membahas urusan agama dinilai sebagai hal yang sangat peka.
Terlebih lagi, tajuk utama literatur itu secara terang-terangan menyandingkan nama Prabowo dengan sudut pandang keagamaan tertentu.
Muslim lantas mendesak agar seluruh proses dapur pacu penerbitan buku itu diungkap secara transparan ke hadapan masyarakat luas.
Publik berhak tahu siapa pihak perintis, penyusun, serta metode yang dipakai dalam menghimpun seluruh bahan di dalamnya.
Pembuatan buku itu tanpa sepengetahuan dan izin Prabowo. Karena itu, Prabowo harus mewaspadai orang-orang di sekelilingnya yang diduga melakukan pembusukan, ucapnya menegaskan.
Penggunaan label seorang presiden pada suatu karya yang menyinggung ranah religius tentu membawa dampak politik amat besar.
Apabila benar pimpinan tertinggi negara ini sama sekali tidak dilibatkan, maka perkara tersebut tidak boleh dianggap remeh.
Jangan sampai nama Presiden justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan yang tidak diketahui Presiden, tuturnya.
Keberadaan pihak-pihak di balik layar pembuatan naskah itu harus diidentifikasi secara utuh oleh pihak istana.
Langkah preventif ini krusial guna menghindarkan kemunculan opini publik yang berpotensi menjadi bumerang politik merugikan.
Berdasarkan data Gramedia, literatur tersebut ditulis oleh Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, serta Mush'ab Muqoddas.
Penerbit yang menaungi pencetakan karya tersebut adalah lembaga bernama Atmosphere Publishing House.
Kabar termutakhir menginformasikan bahwa buku itu rilis pertama kali pada 2025 dan digagas Anwar Iskandar serta Ahmad Muzani.
Peluncuran karya tulis itu sendiri mengambil momentum pada kegiatan Rakornas BAZNAS tahun 2025 silam.
Di tengah bergulirnya perdebatan, sejumlah tokoh yang dicatut namanya langsung memberikan keterangan resmi.
Salah satu figur yang angkat bicara adalah Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan posisinya bukan sebagai penulis.
Ia menyatakan dirinya berstatus sebagai narasumber yang sempat dimintai keterangan oleh tim penyusun.
Banyaknya kejanggalan pencantuman nama tokoh ini memicu tanda tanya besar dari masyarakat luas mengenai mekanisme penyusunannya.
Sejumlah catatan pemberitaan bahkan mengungkap adanya tokoh yang merasa keberatan atau membantah telah menulis naskah khusus.
Muslim Arbi berpendapat bahwa kemelut ini semestinya menjadi peluang bagi perintis buku untuk memberi klarifikasi terbuka.
Presiden harus waspada terhadap orang-orang di sekelilingnya. Jangan sampai ada pihak yang mengatasnamakan atau menggunakan nama Presiden, tetapi justru akhirnya merugikan Presiden, tegas Muslim.
Potensi kemunculan narasi politik yang merugikan pimpinan tertinggi negara ini tentu menuntut adanya pembuktian fakta lebih lanjut.
Meski demikian, indikasi permainan politik semacam itu dinilai tidak boleh dipandang sebelah mata oleh pemerintah.
Ini harus dilihat secara serius. Siapa yang punya kepentingan, siapa yang menginisiasi, dan untuk tujuan apa buku itu dibuat, semuanya perlu dibuka, pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
