Repelita Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai langkah pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan solusi paling praktis tanpa harus melewati mekanisme pemakzulan atau impeachment di parlemen.
ADVERTISEMENT
Menurut Mahfud, keputusan berhenti secara sukarela akan menghasilkan konsekuensi ketatanegaraan yang sama persis dengan pemakzulan, namun berjalan jauh lebih singkat, hemat biaya, serta menghindarkan bangsa dari kegaduhan politik berkepanjangan.
Analisis hukum tata negara tersebut dipaparkan Mahfud saat berdiskusi bersama Rizal Mustary melalui tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa (10/11/2026).
Mahfud berpandangan bahwa keinginan Gibran untuk meletakkan jabatan patut ditempuh daripada negara harus menguras energi melalui tahapan sidang pemakzulan yang panjang.
"Daripada kita buang-buang waktu melalui proses impeachment," ujar Mahfud.
Ia menerangkan bahwa esensi utama pemakzulan di dalam sistem hukum tata negara adalah memberhentikan seorang pejabat publik dari posisinya, sehingga tujuan tersebut otomatis tercapai apabila yang bersangkutan bersedia mundur.
Lebih lanjut, Mahfud mengulas kembali peristiwa sejarah politik tahun 1998 ketika pimpinan DPR/MPR saat itu Harmoko mendesak Presiden Soeharto turun dari kursi kepresidenan hingga akhirnya Soeharto mundur sebelum tenggat waktu berakhir.
Pada masa transisi reformasi tersebut, sempat berkembang perdebatan mengenai keharusan Soeharto menyampaikan pidato pertanggungjawaban di hadapan MPR sebelum resmi mengundurkan diri.
Mahfud turut meluruskan kekeliruan pemahaman publik yang mengira pejabat yang mengundurkan diri akan kehilangan uang pensiun serta fasilitas negara dibandingkan dengan pejabat yang diberhentikan.
Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun pasal undang-undang yang membedakan hak protokoler maupun pensiun berdasarkan cara berakhirnya masa jabatan, seraya mencontohkan mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang tetap menerima fasilitas meski diberhentikan.
Selain itu, Mahfud mengutip pandangan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra pada tahun 1998 terkait pertanggungjawaban presiden yang pada akhirnya tetap bermuara pada sanksi berhenti menjabat.
"Wong hukumannya sama, mundur atau tidak, atau dimundurkan, hukumannya sama, berhenti," kata Mahfud.
Kendati demikian, Mahfud memberikan garis pemisah yang tegas antara konsekuensi pemberhentian di ranah tata negara dengan pertanggungjawaban hukum pidana apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum.
Ia juga menjelaskan bahwa tata cara pengunduran diri wakil presiden tidak memerlukan upacara khusus, melainkan cukup melalui penyampaian surat resmi kepada presiden dengan tembusan kepada pimpinan DPR.
Apabila surat pengunduran diri sukarela tersebut diajukan, MPR tidak lagi perlu menggelar sidang pemakzulan yang membutuhkan syarat kuorum dua pertiga dan hanya bertugas membacakannya karena UUD 1945 tidak lagi mengatur mekanisme pertanggungjawaban wakil presiden.
Walau menilai opsi mundur jauh lebih efisien, Mahfud menyarankan agar proses pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI tetap berjalan beriringan guna mengawal kepastian konstitusi.
Menurutnya, jika surat pengunduran diri resmi masuk di tengah bergulirnya proses HMP, agenda parlemen akan langsung beralih pada penetapan pemberhentian karena mengundurkan diri.
"Begitu dalam proses itu datang surat pengunduran diri, semua proses berpindah ke soal berhenti karena mengundurkan diri," ujarnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
