Repelita Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengimbau masyarakat agar tidak melambungkan harapan maupun mendorong kandidat yang telah kalah pada Pemilihan Presiden (Pilpres) untuk diusulkan sebagai calon pengganti Wakil Presiden.
ADVERTISEMENT
Menurut Mahfud, ditinjau dari aspek etika berpolitik, figur yang sudah dinyatakan kalah dalam kontestasi nasional tidak pantas diajukan kembali untuk mengisi kekosongan kursi orang nomor dua di republik ini.
Pandangan tersebut diutarakan Mahfud MD saat berdialog bersama pembawa acara Rizal Mustary dalam tayangan siniar Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official.
Diskusi tersebut digelar untuk menyikapi perkembangan dinamika politik tanah air serta berbagai spekulasi publik menyangkut mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri.
"Tidak usah. Secara etis kan sudah kalah. Biar saja Presiden memilih sendiri, tidak usah nyebut-nyebut ini (kandidat yang kalah). Jangan berharaplah yang begitu," tegas Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menerangkan bahwa tata cara pengisian jabatan wakil presiden yang berhenti atau meletakkan jabatan sudah diatur secara tegas di dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Mengacu pada ketentuan konstitusi tersebut, presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan dua nama kandidat pengganti yang selanjutnya diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna dipilih salah satu.
Pakar hukum tata negara ini mengingatkan agar publik tidak memaksakan kehendak ataupun mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menunjuk figur tertentu, terlebih menyodorkan kembali nama-nama peserta Pilpres terdahulu yang gagal terpilih.
"Biar terserah Presiden saja, tidak usah nyebut-nyebut ini nanti malah mengganggu proses yang sedang berlangsung. Presiden sendiri yang tahu siapa orang yang paling bisa dipercayai," ujarnya.
Alih-alih melirik kembali figur yang pernah kalah dalam pemilu, Mahfud berpandangan bahwa momentum suksesi ini jauh lebih tepat dimanfaatkan untuk memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh potensial lain, semisal para ketua umum partai politik dari kalangan generasi muda.
"Ketua-ketua partai yang masih muda-muda kan banyak. Nah, coba itu saja, kan boleh juga. Siapa sih yang melarang? Yang penting Presiden suka dan setuju atas itu," tambah Mahfud.
Di akhir keterangannya, Mahfud menegaskan bahwa fokus utama bangsa saat ini adalah mengawal agar seluruh tahapan hukum dan ketatanegaraan berjalan secara konsisten sesuai konstitusi tanpa dibebani spekulasi politik yang terlalu dini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
