Repelita Jakarta - Keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memilih mundur tanpa menunggu proses pemakzulan di parlemen dinilai memberikan sejumlah keuntungan besar bagi negara maupun dinamika politik nasional menurut mantan Menko Polhukam Mahfud MD.
ADVERTISEMENT
Mahfud menjabarkan bahwa langkah berhenti secara sukarela tersebut akan menghasilkan ujung ketatanegaraan yang sama persis dengan impeachment, namun berlangsung jauh lebih singkat, hemat biaya, serta mencegah timbulnya kegaduhan politik berkepanjangan.
Pandangan hukum tata negara mengenai efisiensi opsi pengunduran diri tersebut disampaikan Mahfud saat berdiskusi bersama Rizal Mustary melalui tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Mahfud, langkah mundur tanpa menunggu proses pemakzulan merupakan keputusan yang sangat tepat agar bangsa ini tidak membuang-buang waktu serta energi dalam tahapan sidang politik yang melelahkan.
"Daripada kita buang-buang waktu melalui proses impeachment," ujar Mahfud.
Ia menjelaskan bahwa esensi utama dari mekanisme pemakzulan di dalam sistem hukum tata negara pada dasarnya adalah memberhentikan seorang pejabat dari kursinya, sehingga tujuan tersebut otomatis tercapai ketika yang bersangkutan memilih mengundurkan diri.
Untuk memperkuat penjelasannya, Mahfud mengingatkan kembali peristiwa sejarah politik tahun 1998 ketika pimpinan DPR/MPR Harmoko mendesak Presiden Soeharto turun hingga akhirnya Soeharto berhenti sebelum tenggat waktu yang ditentukan.
Pada masa transisi reformasi tersebut, sempat mencuat perdebatan mengenai perlunya Soeharto menyampaikan pidato pertanggungjawaban di hadapan MPR sebelum resmi mengundurkan diri dari jabatan presiden.
Mahfud turut meluruskan kekeliruan pemahaman masyarakat yang menganggap pejabat yang mengundurkan diri akan kehilangan uang pensiun serta fasilitas negara dibandingkan dengan pejabat yang diberhentikan melalui pemakzulan.
Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun aturan undang-undang yang membedakan hak protokoler maupun pensiun berdasarkan cara berakhirnya masa jabatan, seraya mencontohkan mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang tetap memperoleh fasilitas penuh meski diberhentikan.
Selain itu, Mahfud mengutip argumentasi pakar hukum Yusril Ihza Mahendra pada tahun 1998 terkait pertanggungjawaban presiden yang pada akhirnya tetap bermuara pada konsekuensi hukum berupa berhenti menjabat.
"Wong hukumannya sama, mundur atau tidak, atau dimundurkan, hukumannya sama, berhenti," kata Mahfud.
Kendati demikian, Mahfud menegaskan bahwa pengunduran diri hanya menyelesaikan aspek pemberhentian di ranah hukum tata negara dan sama sekali tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan dugaan tindak pidana.
Ia juga menerangkan bahwa proses pengunduran diri wakil presiden tidak memerlukan upacara khusus, melainkan cukup melalui penyampaian surat resmi kepada presiden dengan tembusan kepada pimpinan DPR.
Apabila surat pengunduran diri sukarela tersebut disampaikan, MPR tidak lagi perlu menggelar sidang pemakzulan yang mensyaratkan kuorum dua pertiga dan hanya bertugas membacakannya karena UUD 1945 tidak lagi mengenal mekanisme pertanggungjawaban wakil presiden.
Meski menjabarkan berbagai keuntungan dari langkah mundur tersebut, Mahfud menyarankan agar proses pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI tetap berjalan beriringan guna mengawal kepastian konstitusi.
Menurutnya, apabila surat pengunduran diri resmi masuk ketika proses pemakzulan tengah bergulir, pembahasan di parlemen akan otomatis beralih pada penetapan pemberhentian karena mengundurkan diri.
"Begitu dalam proses itu datang surat pengunduran diri, semua proses berpindah ke soal berhenti karena mengundurkan diri," ujarnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
