Repelita Bandung - Pengamat politik serta pemerhati isu kebangsaan M Rizal Fadillah secara tajam menyoroti kondisi sosiopolitik terkini yang dinilai sedang berada di titik nadir serupa dengan masa pra-reformasi pada tahun 1998 silam.
Ia menggarisbawahi bahwa momentum bulan Mei merupakan pengingat sejarah atas tumbangnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama tiga dekade akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah mendarah daging di tanah air.
ADVERTISEMENT
Kondisi krisis ekonomi masa lalu yang ditandai dengan anjloknya nilai tukar rupiah serta melonjaknya harga kebutuhan pokok dipandang memiliki kemiripan dengan keresahan masyarakat terhadap arah kepemimpinan nasional pada saat ini.
Meskipun gerakan massa saat ini belum mencapai puncaknya secara masif, gelombang ketidakpuasan terhadap pemerintahan Prabowo terus menguat karena dianggap publik hanya menjadi kepanjangan tangan dari kebobrokan rezim sebelumnya.
Rizal mencermati bahwa susunan kabinet serta struktur lembaga penegak hukum masih didominasi oleh orang-orang lama dari era Jokowi, sehingga praktik KKN yang vulgar justru semakin tumbuh subur dengan nilai kerugian yang fantastis.
Mata rantai penyimpangan yang diduga terjadi sejak masa jabatan Jokowi di Solo hingga Istana Negara seolah tidak tersentuh oleh lembaga antirasuah, sementara posisi Gibran sebagai Wakil Presiden dianggap diperoleh melalui cara-cara yang curang.
Seruan untuk melakukan penegakan hukum terhadap mantan pimpinan negara tersebut dianggap sebagai langkah rasional demi pembenahan sistem kenegaraan agar tidak ada lagi pejabat yang bertindak sewenang-wenang tanpa adanya pertanggungjawaban.
Rizal menegaskan dalam keterangannya pada Jumat, 8 Mei 2026 bahwa dalam sebuah negara hukum, setiap bentuk kejahatan harus diproses secara adil tanpa pandang bulu, termasuk pemberian sanksi berat bagi mantan presiden.
Bagi penguasa yang masih menjabat namun terindikasi melakukan pengkhianatan terhadap kedaulatan, maka upaya pemakzulan atau pencopotan jabatan dipandang sebagai langkah awal yang paling tepat untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada rekam jejak masa lalu Prabowo yang dikaitkan dengan aksi penculikan, yang kini dinilai bertransformasi menjadi penculikan kedaulatan melalui berbagai instrumen kebijakan seperti BoP, ART, dan MDCP.
Berbagai program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis turut dikritik karena dianggap menciptakan celah korupsi baru, sementara praktik nepotisme di lingkungan birokrasi dan partai politik dibiarkan tumbuh tanpa adanya tindakan nyata.
Minimnya harapan akan adanya perbaikan di bawah kendali pemerintahan saat ini memicu dorongan kuat untuk melahirkan gerakan Reformasi Jilid II guna membawa Indonesia keluar dari bayang-bayang kegelapan politik yang berkepanjangan.
Gerakan perubahan besar ini dipandang harus dimulai dengan langkah hukum yang tegas terhadap Jokowi serta menuntut pertanggungjawaban kepemimpinan Prabowo-Gibran demi mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat serta menumpas kejahatan oligarki.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
