Repelita Jakarta - Bergulirnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen terkait dugaan kejanggalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantik reaksi keras dari Luhut Binsar Pandjaitan.
ADVERTISEMENT
Luhut tampil memberikan pembelaan sekaligus mengingatkan adanya paradoks ketatanegaraan apabila upaya pemakzulan dipaksakan, mengingat terpilihnya Gibran pada pemilihan presiden lalu merupakan satu kesatuan paket bersama Presiden Prabowo Subianto.
Mengurai tingginya tensi politik di Gedung Parlemen Senayan, Luhut menegaskan bahwa Gibran telah melewati seluruh tahapan verifikasi administratif secara sah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga pelengseran di tengah masa jabatan berisiko memicu krisis legitimasi nasional.
“Kalau Gibran dimakzulkan pasti dia bereaksi. ‘Dulu aku dicalonkan bersama Pak Prabowo’. Jadi gimana statusnya,” tegas Luhut dikutip Selasa (10/11/2026).
Menyangkut polemik keabsahan ijazah yang dijadikan senjata utama oleh sejumlah legislator, Luhut secara tegas menepis tudingan tersebut dan menyatakan bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu mengantongi ijazah setingkat sekolah menengah atas yang sah.
Sebagai pembanding nyata di hadapan publik, Luhut mencontohkan keponakannya bernama Sansa yang disebut menempuh jalur serta model pendidikan serupa dengan yang dijalani oleh Gibran.
“Keponakan saya persis programnya seperti Pak Gibran, Sansa. Dia lulusan dari sepertiga program ini. Kemudian ambil S2 di ITB. Dalam bisnis, kayak gini kan banyak,” urainya.
Lebih lanjut, Luhut mengajak segenap elite politik dan elemen masyarakat untuk meredam ego sektoral serta tidak membiarkan kebencian maupun dendam politik terus membelah persatuan bangsa.
“Mungkin ada yang nggak setuju. Tapi nggak usah pro kiri kanan. Tapi kita berikan jernih lah. Apa kita mau bawa negeri ini untuk gontok-gontokan terus,” pintanya.
Sementara itu dari Kompleks Parlemen, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengklaim bahwa usulan hak menyatakan pendapat telah resmi bergulir sebagai pintu masuk konstitusional menuju proses pemakzulan Gibran.
Mardani mengonfirmasi bahwa dukungan terhadap pengajuan HMP tersebut kini telah melampaui 25 tanda tangan anggota dewan dari lintas fraksi yang bergerak atas inisiatif personal tanpa menunggu arahan resmi partai.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
