Kritik Tajam Pengamat Kebijakan Publik Syukur Mandar Minta Presiden Prabowo Subianto Berbenah Atau Mundur
Repelita [Jakarta] - Gelombang kritik keras kini secara terbuka diarahkan langsung kepada jajaran pimpinan tertinggi pemerintahan nasional.
ADVERTISEMENT
Seorang pengamat kebijakan publik bersama jajaran aktivis menyampaikan pandangan kritis terkait arah penataan administrasi negara.
Sosok praktisi hukum Syukur Mandar menegaskan bahwa pemegang posisi kepala negara harus bertanggung jawab penuh atas amanat rakyat.
Ia menyampaikan bahwa dorongan evaluasi ini bersumber langsung dari mandate hasil proses pemungutan suara umum.
"Saya mendesak Presiden karena dia dimandatkan oleh pemilu sebagai presiden. Karena itu saya desak dia untuk membereskan janjinya dan membereskan pekerjaannya, ngurusi rakyat," kata Syukur.
Tekanan publik tersebut disampaikan sebagai sarana pengawasan agar seluruh janji politik dapat direalisasikan secara maksimal.
Ia menambahkan bahwa ketidakmampuan dalam menjalankan roda pemerintahan seharusnya diimbangi dengan kesediaan untuk mengundurkan diri.
"Kalau dalam kurun waktu tidak membereskan pekerjaannya sebagai presiden, maka dia harus dibereskan," ujarnya.
Pernyataan tegas ini dinilai sebagai bagian dari dinamika ruang demokrasi yang menjamin hak penilaian masyarakat.
Tata kelola negara saat ini dianggap masih memberi ruang cukup besar bagi pengaruh kelompok pemilik modal.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada formulasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam serta penetapan anggaran fiskal.
Syukur meminta agar pembersihan menyeluruh segera dilakukan terhadap jajaran pejabat di lingkaran kabinet kerja.
"Jadi kita desak dia supaya orang-orang yang bertengger di kabinet yang makan duit rakyat itu disingkirkan dari kabinet dan istana," kata Syukur.
Langkah pembenahan dinilai amat krusial guna mencegah munculnya rekam jejak kepemimpinan yang buruk di mata publik.
"Jangan sampai 25 tahun dia berjuang menjadi presiden. Hanya karena dia gagal dalam dua tahun dia tidak punya legasi apa-apa dan kemudian dia tidak meninggalkan apa-apa. Yang ditinggalkan adalah nama yang buruk itu," ujarnya.
Kritik ini diklaim murni berfokus pada perbaikan tata kelola dan bukan untuk mendorong pergantian ke figur tertentu.
Konstruksi ulang terhadap perjalanan bangsa dianggap memerlukan pertempuran gagasan secara mendasar dan menyeluruh.
"Revolusi yang kita maksud adalah pertempuran gagasan bagaimana rekonstruksi, desain ulang terhadap perjalanan bangsa ini," kata Syukur.
Sektor pengelolaan anggaran pajak serta fasilitas pelayanan masyarakat turut menjadi poin utama yang disoroti.
Manfaat pemungutan beban pajak dinilai belum sepenuhnya dirasakan kembali oleh warga dalam bentuk fasilitas gratis.
"Di kita hidup dari pajak, kembali ke kita iuran BPJS, pendidikan mahal, kesehatan mahal," ujarnya.
Latar belakang akademis Syukur Mandar sendiri berakar dari pendidikan ilmu hukum pada jenjang sarjana hingga magister.
Pria yang meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Ibnu Chaldun dan Magister Hukum Universitas Jayabaya ini kerap beracara.
Namanya tercatat resmi dalam berkas persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 65/PUU-XIV/2016.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
