Repelita Jakarta - Gelombang perombakan kabinet yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto kembali memantik kritik pedas dari berbagai kalangan pemerhati politik tanah air.
Pemerhati Politik dan Kebangsaan M Rizal Fadillah menyampaikan sorotan tajam atas arah kebijakan perombakan jajaran menteri yang dinilai belum sejalan dengan desakan pembenahan dari masyarakat.
ADVERTISEMENT
Rizal Fadillah menilai pemerintahan saat ini tidak bersikap terbuka terhadap tuntutan publik yang menghendaki evaluasi menyeluruh terhadap deretan pejabat di jajaran eksekutif.
Langkah mempertahankan hingga memberikan pujian kepada jajaran menteri dari era pemerintahan terdahulu dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi perubahan.
"Reshuffle kabinet adalah tuntutan rakyat demi perbaikan pengelolaan negara. Pemerintahan Prabowo buta dan tuli terhadap tuntutan rakyat tersebut. Menteri-menteri titipan Jokowi bukannya diganti malah dipuji-puji," ujar Rizal Fadillah pada Selasa, 15 September 2026.
Isu pergantian pejabat kian menyita perhatian setelah Purbaya Yudhi Sadewa mendadak dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan di tengah agenda rapat resmi.
Proses penyampaian keputusan secara tiba-tiba via telepon tersebut dinilai sebagai tindakan yang ugal-ugalan serta memperlihatkan gaya kepemimpinan otoriter.
Di sisi lain, penunjukan Suahasil Nazara yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan periode sebelumnya dianggap semakin mempertegas dominasi figur lama di jajaran elite bendahara negara.
Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan rapuhnya kemandirian serta arah politik kepemimpinan nasional dalam menjalankan roda pemerintahan.
Sorotan senada juga datang dari tokoh kritis Muhammad Said Didu yang mengidentifikasi adanya akumulasi gelombang kekecewaan di berbagai lapisan masyarakat.
Tekanan ekonomi warga miskin, persoalan BBM kelas menengah, hingga penyesuaian anggaran daerah dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menjadi pemicu riak sosial yang kian meluas.
Menghadapi kompleksitas persoalan negara tersebut, Rizal Fadillah mengingatkan bahwa mekanisme ketatanegaraan dan konstitusi telah menyediakan jalur hukum yang jelas demi menjaga keutuhan NKRI.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
