Oleh: Rina Syafri
Publik negeri ini sudah lama dipaksa curiga dan logika awam kita terus-menerus diuji oleh akal-akalan kebijakan penyelenggara pemilu.
ADVERTISEMENT
Ingatan kita tentu belum sirna ketika KPU secara kontroversial menerbitkan aturan yang merahasiakan belasan dokumen persyaratan penting pasangan capres-cawapres—mulai dari profil, LHKPN, hingga ijazah—dan menjadikannya dokumen yang dikecualikan dari akses publik.
Kebijakan yang sempat membuat gaduh satu Indonesia itu sengaja dipagari ketat demi menyembunyikan sesuatu yang sejak awal memang bermasalah.
Kalau dari hulu semuanya bersih, mengapa dokumen-dokumen itu harus ditutupi rapat-rapat dari mata rakyat?
Kini, drama penutupan informasi itu menemukan muaranya di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Alih-alih mereda, persidangan justru membuka kotak Pandora yang membuat borok tata kelola pemilu semakin telanjang bulat di hadapan publik.
Di ruang sidang yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan, terkuak fakta-fakta memalukan yang semakin menguji kewarasan kita: bagaimana mungkin lembaga resmi pengawas negara sekelas Bawaslu justru dilarang membawa handphone dan kamera saat hendak mengawasi proses verifikasi dokumen?
Skenario pembatasan ini sangat terang benderang.
Dari KPU yang mati-matian merahasiakan dokumen lewat aturan tertutup, hingga pengawas pemilu yang dipaksa buta dan dilarang mendokumentasikan fakta di lapangan.
Ini bukan lagi sekadar salah prosedur atau khilaf administratif, melainkan sebuah konspirasi sistemik untuk membunuh transparansi dan mencederai prinsip dasar negara hukum: equality before the law.
Kini, seluruh beban penyelamatan masa depan bangsa ditumpumpahkan di pundak sembilan Hakim Konstitusi.
Pertanyaannya yang paling mendesak: Apakah MK memiliki keberanian moral untuk merobohkan tembok kebohongan ini, atau justru tunduk pada kompromi kekuasaan?
Wahai sembilan Hakim MK, ingatlah bahwa jubah toga dan kursi kekuasaan yang Anda duduki itu fana.
Manusia boleh mengintimidasi dan merancang skenario apa pun, tetapi di hadapan Allah SWT, setiap kata putusan yang Anda ketok akan dimintai pertanggungjawaban mutlak di akhirat.
Anda adalah wakil tangan keadilan Tuhan di dunia, tempat jutaan rakyat Indonesia menaruh asa agar negeri ini kembali taat pada hukum dan konstitusi yang lurus.
Jangan pernah takut pada manusia, sekuat apa pun kekuatan yang menekan Anda.
Takutlah pada murka Allah.
Jika Anda berani mengambil putusan yang jujur, tegas, dan menyelamatkan marwah Republik ini, jutaan rakyat Indonesia pasti akan berdiri di belakang Anda dengan cinta dan pembelaan mutlak.
Namun, jika Anda memilih tunduk pada ketakutan dan mengabaikan nurani, sejarah akan melaknat keputusan yang mengubur keadilan secara berjamaah.
Pilihan ada di tangan Anda: Menjadi pahlawan penyelamat masa depan bangsa, atau bagian dari kehancurannya.
