Repelita Jakarta - Klaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut dirinya mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya menuai sorotan tajam di media sosial.
ADVERTISEMENT
Sorotan mengenai perbedaan pernyataan antara Gibran dengan tiga pejabat tinggi di lingkungan pemerintahan tersebut sebelumnya diunggah oleh politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli melalui akun @gunromli di platform Threads pada Rabu, 11 November 2026.
Dalam rangkaian unggahan empat bagian tersebut, Guntur Romli menilai pernyataan Gibran berseberangan secara telak dengan keterangan resmi yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan.
"Gibran Berbohong Atas Nama Prabowo⁉️ Gibran vs Prasetyo, Yusril, dan Syahganda Dalam satu hari, Wapres Gibran berhadapan dengan tiga menterinya sekaligus, dan klaimnya runtuh di depan ketiganya. Gibran mengaku Presiden Prabowo memintanya tetap "fight" di PTUN, menghadirkan dokumen dari SD sampai S1, dan berkoordinasi dgn Kemendikdasmen untuk mengajukan PK. Seolah-olah Presiden berdiri di belakangnya. Faktanya berbeda," tulis akun @gunromli pada bagian pertama unggahannya.
Pada bagian kedua unggahan berseri itu, Guntur Romli menguraikan fakta berdasarkan keterangan Mensesneg Prasetyo Hadi dan Menko Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan bahwa langkah hukum di PTUN maupun Peninjauan Kembali (PK) tidak lagi relevan serta bukan merupakan arahan presiden.
"Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran-lah yg memohon diberi kesempatan membuktikan dokumennya lewat PTUN. Prasetyo juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak niat mundur Gibran. Artinya, Presiden tidak menahan Gibran, apalagi menyuruhnya bertarung. Menko Yusril Ihza Mahendra lebih telak lagi: jalur PTUN tidak ada gunanya. Putusan MK dan MA sudah final. Gibran bukan pihak dalam perkara kasasi, jadi tidak bisa mengajukan PK, dan Kemendikdasmen pun tidak akan PK," lanjut akun @gunromli.
Lebih jauh, bagian ketiga unggahan tersebut menyoroti pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan yang turut membantah klaim Gibran sekaligus membenarkan pandangan hukum Yusril terkait polemik surat keterangan penyetaraan ijazah yang telah dibatalkan Mahkamah Agung.
"Yusril mengaku sudah menyampaikan pandangan ini kepada Presiden. Kepala Bakom Syahganda Nainggolan kemudian menutup rapat: Prabowo tidak pernah menyarankan Gibran ke PTUN, dan katanya "yang benar Pak Yusril." Tiga pejabat pemerintah berbicara satu suara. Gibran sendirian dgn versinya. Inilah ironi seorang Wakil Presiden. Suket penyetaraan ijazahnya sudah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung, alias bodong. Kini ia berbohong atas nama Presiden, lalu dibantah oleh para menterinya sendiri," tulis akun @gunromli pada bagian ketiga.
Sebagai penutup rangkaian cuitannya, Guntur Romli mempertanyakan sisa kredibilitas Gibran di mata publik setelah rentetan polemik dokumen pendidikan hingga bantahan terbuka dari jajaran pembantu presiden.
"Dari dokumen yg tidak sah hingga klaim atas nama presiden yg dibantah, apa lagi yg tersisa dari kredibilitasnya?," pungkas akun @gunromli pada unggahan keempatnya.
Unggahan tersebut turut memancing reaksi singkat dari warganet lain di kolom balasan melalui akun @irsanangkola yang hanya menyematkan deretan emotikon tertawa menanggapi perdebatan tersebut.
"🤭🤭🤭🤭😂🤣😂🤣😂," tulis akun @irsanangkola dalam kolom komentar.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
