Repelita Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026).
ADVERTISEMENT
Keputusan politik tersebut seketika mengubah peta perpolitikan nasional sekaligus memengaruhi kelanjutan nasib berbagai upaya hukum yang semula dirancang oleh Gibran.
Sehari sebelum penyerahan berkas pengunduran diri itu, Gibran masih sempat menegaskan komitmennya untuk tetap melawan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) demi membuktikan keabsahan dokumen sekolahnya.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran memang telah menyampaikan keinginan mundurnya sejak Selasa, sembari memohon ruang untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.
Namun, langkah penyerahan surat pengunduran diri pada Rabu malam membuat upaya hukum PTUN maupun PK kehilangan relevansinya terhadap posisi jabatan wakil presiden yang telah dibenarkan penyerahannya oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.
Polemik menyangkut keabsahan riwayat pendidikan Gibran sebelumnya bergulir dalam dua gugatan berbeda di PTUN Jakarta.
Perkara pertama dengan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang dilayangkan Subhan Palal telah diputus oleh MA di tingkat kasasi melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 dengan mengabulkan seluruh gugatan serta membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Sementara itu, gugatan kedua diajukan oleh Mercy Sihombing tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian oleh majelis hakim meskipun kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, sempat mencabut perkaranya pada 29 Oktober 2026.
Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum Gibran yang digawangi Muhammad Rullyandi dan Adil Supatra Akbar mengklaim telah mengunggah hasil pindai dokumen ijazah dari jenjang SD hingga S1 ke dalam sistem persidangan elektronik.
Di sisi lain, sejumlah pakar hukum serta pejabat negara memandang ruang manuver hukum bagi Gibran sejatinya sudah tertutup rapat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai upaya di PTUN tidak lagi memiliki daya guna mengingat putusan kasasi MA telah berkekuatan hukum tetap.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti bersama Denny Indrayana turut menegaskan bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024, pejabat tata usaha negara maupun Gibran secara perseorangan tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan PK terhadap putusan MA tersebut.
Tingginya sensitivitas persoalan ini bahkan memunculkan keraguan dari kalangan internal pemerintahan sendiri.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyangsikan kabar bahwa Presiden Prabowo memberikan saran untuk menempuh jalur PTUN, sementara anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung meminta seluruh pihak menghormati putusan pengadilan yang bersifat final.
Dengan berakhirnya masa jabatan Gibran melalui pengunduran diri, mekanisme pengisian kursi Wakil Presiden RI kini sepenuhnya mengikuti aturan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diwajibkan menggelar sidang paripurna paling lambat dalam kurun waktu 60 hari guna memilih satu dari dua kandidat wakil presiden yang diajukan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
