Repelita Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengundurkan diri dari posisinya di pemerintahan pada Rabu (11/11/2026) setelah hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.
ADVERTISEMENT
Ketika dimintai keterangan oleh jurnalis terkait kebenaran kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden, Budi Arie menyampaikan jawaban singkat yang membenarkan informasi itu.
"[Gibran mundur] betul," kata Budi Arie, Rabu (11/11/2026).
Selain memastikan keputusan mundur tersebut, Budi Arie juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri telah diserahkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
"[Diserahkan di Halim] betul," ujarnya.
Konfirmasi dari petinggi relawan tersebut mencuat satu hari setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran memang telah mengutarakan niat berhenti dari jabatannya di hadapan Presiden Prabowo.
Sebelumnya pada Selasa (10/11/2026), Prasetyo membenarkan adanya pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang berlangsung tertutup selama kurang lebih 2,5 jam di Istana Kepresidenan Jakarta.
"Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pada pagi tadi Bapak Wakil Presiden bertemu dengan Bapak Presiden," ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran mengutarakan keinginan untuk meletakkan jabatannya menyusul dinamika politik dan hukum yang berkembang setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).
Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang beredar di publik dengan menegaskan bahwa Presiden Prabowo sama sekali tidak menolak keinginan pengunduran diri tersebut.
"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," tegas Prasetyo.
Menurut penjelasan Prasetyo, Presiden Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada wakilnya dalam diskusi tertutup itu, sementara Gibran memohon diberi ruang untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kendati Budi Arie telah mengonfirmasi pengunduran diri serta penyerahan surat di Halim, hingga berita ini diturunkan pihak Istana Kepresidenan belum menerbitkan pernyataan resmi mengenai langkah tindak lanjut atas surat tersebut.
Secara aturan ketatanegaraan, pengunduran diri seorang wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusi yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan kursi wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua kandidat yang diajukan oleh presiden.
Dengan demikian, kabar mengenai penyerahan surat pengunduran diri kepada kepala negara belum secara otomatis menandakan bahwa kursi wakil presiden telah resmi kosong sebelum diproses secara konstitusional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
