Repelita Jakarta - Upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tetap berjalan beriringan dengan guliran usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
ADVERTISEMENT
Rangkaian perkembangan politik pascapertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 10 November 2026 tersebut sebelumnya disiarkan melalui kanal YouTube Official iNews pada Rabu, 11 November 2026.
Dalam tayangan berita tersebut, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa menegaskan bahwa langkah pembelaan hukum yang ditempuh oleh Gibran sama sekali tidak menghalangi proses politik pengajuan HMP pemakzulan yang tengah digulirkan sejumlah anggota dewan.
"upaya hukum Gibran dan proses politik di DPR tetap memungkinkan bisa berjalan berbarengan kan kita juga apa pasti juga para anggota juga dasarnya kan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung kan ini kan sama-sama memiliki dasar yang satu kan hanya ingin menguji aja soal keabsahan bahwa apa tentu apa ketika seseorang dinyatakan ijazahnya atau apa tidak sesuai kan pasti ingin apa melakukan upaya apa ya apa ya mencari atau pembelaan dan itu kan hal yang wajar aja hal yang biasa aja dan tentu sekali lagi kita harus hormati itu semua dihormati apa yang akan disampaikan oleh Mas Gibran sebagai wapres yang kita hormati upaya itu," ujar Saan Mustofa.
Senada dengan hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan parlemen telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait surat keterangan ijazah SMA Gibran dan akan menindaklanjutinya sesuai aturan konstitusi.
"ya kami memang sudah menerima laporan tersebut namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana siapa dan apa mekanismenya dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti ee mekanisme dan konstitusi yang ada jadi kita taat pada konstitusi yang ada," ungkap Puan Maharani.
Sebelumnya, pertemuan tertutup selama 2,5 jam di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi memang menyisakan dua versi narasi berbeda antara pernyataan Gibran dan keterangan resmi jajaran Istana.
Gibran sempat mengklaim bahwa Presiden Prabowo sudah seperti ayahnya sendiri dan menyarankan dirinya untuk tetap bertarung di PTUN serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen guna mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
"pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdas DASM untuk mengajukan PK di MA," kata Gibran kepada awak media.
Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan yang menegaskan bahwa keterangan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yang mewakili sikap Presiden menyebut jalur PTUN tidak lagi berguna karena putusan MK dan MA bersifat final.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut meluruskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niat mundur Gibran, melainkan Gibran sendirilah yang memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya di peradilan tata usaha negara.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah dirinya masuk dalam bursa calon pengganti wakil presiden dan memastikan partainya akan mengawal proses sesuai konstitusi.
"pada prinsipnya kita ingin menghormati proses dan kita akan kembali kepada konstitusi dan tentunya Partai Demokrat juga ee ingin menjadi ingin memastikan bahwa proses dan prosedur konstitusi itu dijalankan dengan baik," ucap AHY di Kompleks Istana Kepresidenan.
Sikap senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengaku belum mengetahui detail isi pertemuan kedua pimpinan negara dan memilih menunggu hasil konsolidasi fraksi di DPR.
Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memaparkan bahwa apabila wakil presiden benar-benar mengundurkan diri secara tertulis, MPR akan bersidang menetapkan kekosongan jabatan dan meminta presiden mengajukan dua nama calon pengganti dalam kurun waktu 60 hari.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
