[GEGER] Kebijakan Guru Wajib Jadi Penguji Makanan Program Makan Bergizi Gratis Panen Kecaman Warga Netizen

Repelita [Jakarta] - Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pimpinan Badan Gizi Nasional terkait kewajiban pengujian makanan bergizi gratis oleh tenaga pendidik memicu gelombang kecaman keras dari warganet di linimasa media sosial.

Instruksi tersebut mewajibkan para pengajar untuk mengonsumsi hidangan program tersebut sebelum dibagikan kepada anak didik sebagai bagian dari uji organoleptik atau penguji makanan terakhir.

Pihak lembaga penanggung jawab program beralasan langkah ini diterapkan sekaligus sebagai sarana edukasi bagi para pelajar di sekolah.

Bahkan, instansi tersebut menegaskan bahwa menu makanan yang dinilai tidak layak konsumsi wajib hukumnya untuk langsung ditolak dan dilarang untuk dibagikan kepada anak-anak.

Namun, kebijakan kontroversial ini langsung menuai reaksi keras dari para pengguna platform X karena dianggap membebani tenaga pendidik dengan risiko kesehatan yang membahayakan.

Berbagai respons bernada kritik tajam membanjiri ruang digital untuk menyoroti kerentanan posisi guru di tengah carut-marut pelaksanaan program pemerintah tersebut.

Akun media sosial Bebas lalu bknlah lalu mengecam keras penunjukan pejabat yang dianggap tidak memiliki kecakapan manajerial serta melontarkan kritik pedas terhadap latar belakang penempatannya.

"kepala BGN ini orang bodoh dipilih akibat praktek KKN oleh presiden gemoy @prabowo @Gerindra ndak punya kompetensi jg kapabilitas di jabatanya. emangnya siswa makan itu butuh edukasi dr guru setiap harinya? gimana cara buka mulut, menyuapkan, mengunyah, menelannya. @pco_ri gila," tulis akun @freethink32.

Kritik lanjutan datang dari akun MARYONO yang mempertanyakan langkah antisipasi pihak satuan pendidikan dalam menyikapi banyaknya persoalan pada program pembagian makanan tersebut.

"Sdh tahu MBG banyak masalah, bisa tdk sekolah menolak MBG agar tdk byk menerima masalah," tulis akun @MARYONO59840571.

Nada serupa juga disuarakan oleh akun Michael yang menyoroti konsistensi perencanaan program pemerintah yang dinilai jalan di tempat tanpa perbaikan substansial.

"Apa emang kalo jd ketua bgn pasti o**** pasti sungsang yaa??? Kok bisa sampai edisi ke 3 blue print nya sama," tulis akun @AriMahrus327.

Sorotan tajam turut dilayangkan akun Pemilikrumahgedong yang menilai kebijakan tersebut mengabaikan nasib guru yang selama ini kerap diabaikan perihal peningkatan kesejahteraannya.

"Ga mikir nih orang, kerjaannya ngorbanin guru yang selama periode Wowo malah di PHP soal kesejahteraannya," tulis akun @eqiw.

Kritik pedas atas logika kebijakan tersebut juga disampaikan oleh akun wicaksono noto boto limo yang menilai instruksi uji makanan bagi pengajar sebagai hal yang tidak masuk akal.

"kok bisa dia ngomong kek gini, jujur tolol," tulis akun @pikiazy.

Kekhawatiran senada diungkapkan akun Bee yang menduga kebijakan itu sengaja dibuat untuk mengalihkan risiko pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kasus keracunan massal.

"Bilang aja klo keracuna guru dulu yang kena.. susah amat mau ngomong gtu hihh," tulis akun @Bigbens1717.

Persoalan kewenangan lintas instansi turut dipersoalkan oleh akun kipasangin yang menilai Badan Gizi Nasional tidak memiliki hak komando secara struktural terhadap tenaga pendidik di sekolah.

"Lagian aneh, masak BGN punya kewenangan buat ngasih perintah ke Guru. Guru itu kam secara struktur bukan dibawah BGN, kenapa bisa kasih perintah. Dan lagi itu pimpinannya jg diem bae anak buahnya disuruh2 orang lain. Kocak," tulis akun @kipasanxyz.

Seruan aksi protes ekstrem bahkan disuarakan oleh akun Bucho yang mengajak organisasi profesi guru untuk mengambil sikap tegas menolak beban kerja tambahan tersebut.

"Udah lah gaji kecil, jadi tukang test makanan beracun, Kalau keracunan ga ada yg wajib tanggung jawab.. sedih2 nasib kalian @PBPGRI_OFFICIAL .. mending kalian berhenti aja jadi guru se national biar geger negara ini," tulis akun @BukhariSiregar.

Tuntutan agar uji coba makanan tersebut turut diterapkan kepada para pejabat tinggi negara disampaikan oleh akun FukFckFackFack guna menunjukkan keadilan bagi rakyat kecil.

"Coba utk sarana edukasi terapkan juga ke : PRESIDEN, WAPRES beserta pejabat2 dibawahnya ampe camat + lurah.. Anggota DPR & MPR jangan hanya rakyat kecil yg jd uji coba couk! Ingatt...Guru dah sibuk mengajar malah ketambahan kerjaan yg gak jelas," tulis akun @solo_asli2000.

Sentimen serupa diutarakan akun Dying Slowly yang menyayangkan tenaga pengajar senior justru dijadikan subjek uji coba kebijakan yang dianggap tidak matang.

"Ngapain guru udah bangkotan masih d suruh jadi kelinci percobaan wkw," tulis akun @m2tired2live.

Pertanyaan mengenai integritas pengelola program turut diajukan oleh akun Sugiarto yang mendesak agar pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi yang wajib mencicipi masakan tersebut terlebih dahulu.

"Kenapa bukan pegawai & kepala sppg yg diwajibkan nicipi makanan @SudaryonoSudar ? Apa krn mereka blom tentu mau makan itu masakan mereka ... krn tau spt apa kualitas bahan & cara masaknya?," tulis akun @Om_Sugik.

Lemahnya jaminan keamanan serta ketidakmampuan prosedur operasional standar dalam menjamin keselamatan publik disoroti oleh akun Alzer.

"Ciri ciri yang punya program pun ga bisa menjamin programnya aman, hadeh pemerintah apalah guna banyak buat prosedur, SOP tapi ujungnya begini. Sengeyel itu lah dikasih tau banyak banyak buang APBN aja kalah sama manajemen cateringan buat pengadaan acara hajatan, pesta asli omon2," tulis akun @alzer0ne90.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok