Repelita Jakarta - Kabar mengenai penyerahan surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto memicu perhatian warganet terkait aturan konstitusi pengisian kekosongan jabatan pada Rabu, 11 November 2026.
ADVERTISEMENT
Diskusi publik di media sosial Threads tersebut bermula setelah akun @vivacoid membagikan unggahan yang menyoroti ketentuan undang-undang mengenai mekanisme penentuan pengganti wakil presiden serta tenggat waktu pemilihannya.
"Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Jika proses tersebut berlanjut hingga terjadi kekosongan jabatan, ada aturan konstitusi yang mengatur siapa yang berhak menentukan penggantinya dan berapa lama proses pemilihan harus dilakukan." tulis akun @vivacoid.
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Unggahan yang telah menyedot ribuan tayangan tersebut langsung menuai beragam respons dari pengguna Threads yang mempertanyakan kebenaran informasi tersebut hingga mengusulkan pergantian kepemimpinan secara satu paket.
"apakah benar berita ini" tulis akun @ari__prasetyo.
"Mestinya satu paket" tulis akun @hendrowibowo29.
"Siapa calon kuat pengganti gibran" tulis akun @hendragie20.
"Semoga cepat ke spill skenario besarnya..." tulis akun @cparamon.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
View on Threads