Repelita Jakarta - Skandal dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai menyimpan rangkaian konspirasi politik yang jauh lebih serius dari sekadar pelanggaran hukum biasa.
ADVERTISEMENT
Mantan Direktur Intelijen BAIS TNI Brigadir Jenderal TNI (Purn) Purnomo memandang operasi pengintaian tersebut sebagai bentuk upaya pengambilalihan kekuasaan secara terselubung.
Dalam perbincangan eksklusif di kanal YouTube Madilog Forum Keadilan bersama jurnalis senior Darmawan Sepriyossa, ia menyatakan bahwa penyadapan yang berlangsung hampir dua tahun tersebut mustahil berjalan mulus tanpa bantuan orang dalam di lingkaran dekat Presiden Prabowo Subianto.
“Ini adalah suatu rangkaian dari yang pada akhirnya adalah pembuatan kudeta. Istilah saya adalah kudeta senyap. Karena dilakukan tidak melalui senjata,” tegas Brigjen Purnomo kepada jurnalis senior Darmawan Sepriyossa.
Kuda-Kuda Troya di Lingkaran Istana
Brigjen Purnomo menelusuri awal mula jejaring konspirasi ini sejak adanya pertemuan di Solo sesaat setelah Prabowo dinyatakan unggul dalam Pemilihan Presiden 2024 lalu.
Pada momen transisi itulah ia menduga sejumlah figur sengaja disusupkan ke dalam lingkaran kekuasaan sebagai instrumen pengintai dari dalam.
“Setelah Presiden Prabowo dinyatakan menang, maka ada pertemuan Solo sehingga ada beberapa nama yang dimasukkan ke dalam. Inilah kuda-kuda Troya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti rentang waktu penyadapan yang berjalan sejak Januari 2025 hingga akhirnya terbongkar pada Oktober 2026 sebagai indikator kuat keterlibatan pihak internal Istana.
“Rekaman ini berjalan dua tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Berarti di lingkaran Prabowo adakah orang-orang yang membantu perencanaan ini? Ada kemungkinan. Tanpa ada bantuan itu, maka peralatan ini tidak akan berjalan semestinya,” tegasnya.
Ancaman Pembunuhan dan Sabotase
Lebih jauh, Purnomo mengingatkan adanya risiko fatal terhadap keselamatan jiwa kepala negara apabila perangkat sadap berteknologi tinggi yang mampu merekam visual hingga melacak pergerakan secara langsung tersebut disalahgunakan untuk aksi sabotase.
“Apakah tidak mudah itu? Makanya tadi saya bilang harus dibentuk satu tim gabungan. Siapa tahu ada TNI yang terlibat, ada sipil di istana yang terlibat. Saya bertanya, Darmawan bisa masuk istana enggak? Saya saja purnawirawan, kan tidak bisa,” sindirnya.
Desakan Tim Gabungan Jangan Bebankan Polisi Sendirian
Melihat kompleksitas serta tingginya risiko keamanan nasional dari perkara ini, ia mendesak agar proses penyidikan tidak hanya dibebankan kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia semata.
Ia mengusulkan pembentukan satuan tugas gabungan yang melibatkan unsur Polisi Militer TNI, Intelijen TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Badan Intelijen Strategis (BAIS) agar pengusutan berjalan transparan.
“Karena ini sudah menyangkut kepentingan negara, maka tidak bisa hanya ditangani oleh pihak polisi saja. Saya menyarankan dibentuk satu tim kerja yang melibatkan intelijen TNI, BIN, BAIS, dan sebagainya sehingga ini terbuka lebar,” tegasnya.
Menurut Purnomo, penyidik kepolisian menghadapi beban psikologis yang sangat berat lantaran harus memeriksa rekan sejawat maupun senior satu angkatan mereka sendiri.
“Kasihan polisi. Mereka memeriksa teman, kakak, adik satu letting. Beban mental itu berat. Jangan sampai nama baik Pak Suyudi dan institusi Polri yang sudah mulai dipercaya rakyat justru dirusak oleh keterlambatan penanganan kasus ini,” ujarnya.
Perbandingan dengan Turki dan Ancaman Konflik Horizontal
Purnomo turut membandingkan penanganan kasus di tanah air dengan ketegasan pemerintah Turki saat menumpas upaya kudeta pada tahun 2016 hanya dalam hitungan hari.
Ia meyakini kapasitas aparat intelijen Indonesia memiliki kemampuan yang setara untuk membongkar jaringan tersebut apabila para pemimpin saat ini memiliki tekad politik yang kuat.
“Intelijen Indonesia punya kemampuan setara. Hanya tinggal apakah kemampuan itu dipakai atau tidak oleh para pejabat sekarang,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa penanganan perkara yang berlarut-larut justru berpotensi memicu perpecahan horizontal yang membuka celah intervensi pihak asing.
“Semakin lama berjalan lambat, potensi perpecahan di negeri ini makin besar. Perpecahan adalah fase pertama negara asing untuk mengasuki republik. Jangan sampai kita diadu domba,” ujarnya.
Tolak Isu Satu Paket dan Mundurnya Gibran
Menyikapi kabar niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Purnomo menegaskan bahwa langkah mundur dari jabatan politik tidak boleh menggugurkan proses pidana terkait dugaan pemalsuan dokumen.
“Walaupun nanti Gibran menyatakan mundur, tetapi pidana tetap berjalan. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk. Rakyat sudah percaya kepada Polisi dan Presiden, jangan dirusak hanya karena kepentingan orang yang tidak jelas,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, ia menolak keras wacana pengunduran diri presiden dan wakil presiden secara satu paket karena menilai Presiden Prabowo tidak tersangkut persoalan hukum tersebut.
“Itu tidak masuk akal. Pak Prabowo tidak punya masalah. Fokus saja pada penuntasan kasus penyadapan dan ijazah. Jangan menimbulkan konflik horizontal,” tutupnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
