Repelita Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tercatat menyumbang jumlah anggota parlemen terbanyak yang membubuhkan tanda tangan pada usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menyangkut persoalan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
Sebanyak 28 legislator dari partai berlambang bulan sabit kembar tersebut secara resmi ikut menginisiasi hak konstitusional itu, mengungguli perolehan suara dari tujuh fraksi lainnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Angka dukungan yang dominan ini langsung menyita perhatian publik apabila disandingkan dengan rekam jejak relasi politik antara PKS dan pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Pada masa kepemimpinan periode kedua usai Pemilihan Umum 2019 lalu, Jokowi menarik berbagai kekuatan politik yang semula berseberangan untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan.
Kendati demikian, PKS tetap memilih berada di luar barisan koalisi pemerintah dan konsisten menjalankan peran sebagai kekuatan penyeimbang di parlemen.
Kini, di tengah bergulirnya kemelut politik yang berujung pada pengajuan HMP terhadap Gibran, PKS tampil sebagai fraksi dengan kontribusi pengusul terbesar.
Fenomena politik tersebut mencerminkan kontras yang mencolok dibandingkan era pemerintahan Jokowi sebelumnya, meskipun banyaknya tanda tangan dari anggota PKS tidak secara otomatis membuktikan adanya agenda balas dendam politik.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa berkas pengusulan HMP yang masuk ke meja pimpinan dewan secara keseluruhan telah diteken oleh 120 legislator dari delapan fraksi.
Ia memastikan bahwa dokumen pengajuan hak konstitusional para anggota dewan tersebut akan segera diproses oleh pimpinan DPR sesuai mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Saan menerangkan bahwa landasan utama pengusulan HMP ini bertolak dari pandangan para legislator pengusul yang menilai Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat administratif maupun konstitusional sebagai Wakil Presiden RI.
Selain kontribusi 28 anggota dari PKS, rincian dukungan dari tujuh fraksi lain meliputi Partai NasDem sebanyak 19 anggota, PKB 18 anggota, serta Partai Demokrat 18 anggota.
Selanjutnya terdapat pula dukungan dari PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Partai Gerindra 11 anggota, serta PAN dengan satu anggota.
Dengan capaian 28 tanda tangan, PKS menempati urutan teratas diikuti oleh NasDem dan PKB, sedangkan PAN tercatat sebagai fraksi dengan jumlah pengusul paling sedikit.
Menilik kembali sejarah politik pada periode kedua pemerintahan Jokowi, sejumlah figur elite dan partai politik rival sempat dirangkul bergabung ke dalam kekuasaan, antara lain Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Zulkifli Hasan, hingga Agus Harimurti Yudhoyono.
Di tengah gelombang rekonsiliasi politik kala itu, PKS menjadi partai yang tetap bertahan di luar pemerintahan setelah sebelumnya menjadi motor pengusung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Dalam pusaran polemik ijazah Gibran hari ini, posisi PKS sebagai penyumbang tanda tangan terbanyak pada usulan HMP kembali menjadi sorotan tajam pengamat maupun masyarakat.
Walau demikian, komposisi angka pengusul tersebut sebatas mencerminkan sikap politik para anggota dewan terhadap penggunaan hak konstitusional DPR dan tidak serta-merta menjadi bukti adanya motif pembalasan politik terhadap Jokowi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
