Repelita [Jakarta] - Badan Gizi Nasional mematok tenggat waktu hingga 10 Agustus bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur Makan Bergizi Gratis guna melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Langkah penutupan permanen siap dieksekusi terhadap fasilitas penyedia makanan yang gagal memenuhi standar kepatuhan higiene tersebut.
ADVERTISEMENT
Keputusan tegas itu dikonfirmasi Kepala BGN Sudaryono selepas berdiskusi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta jajaran pakar gizi di Jakarta pada Rabu (5/8/2026).
Kebijakan drastis ini diambil menyusul maraknya insiden keracunan hidangan yang menimpa penerima manfaat program sepanjang pekan terakhir.
"Kami berikan waktu untuk mengurus atau diurus SLHS-nya sampai dengan tanggal 10 (Agustus). Dan SLHS ini bukan kok SLHS-nya baik, cukup, atau enggak. Ini antara 0 atau 1. Ya memenuhi persyaratan SLHS atau tidak? Kalau enggak, tutup permanen," kata Sudaryono.
Kepemilikan dokumen SLHS diposisikan sebagai batas kelayakan mutlak tanpa kompromi demi menjamin kebersihan pengolahan santapan.
Keberadaan sertifikasi dinilai sangat krusial agar seluruh sarana produksi pangan memenuhi kriteria kesehatan standar.
"Jadi memang kita tidak mentolerir dapur-dapur yang secara sanitasi dan higiene-nya kemudian tidak memenuhi standar," tegasnya.
Setiap kemunculan peristiwa keracunan bakal direspon lewat penghentian operasional seketika serta pengujian sampel oleh dinas kesehatan.
Langkah investigasi mendalam terus dilakukan guna mengurai akar masalah hingga ke penyebab utama pencemaran bahan makanan.
"Jadi keracunan ini menjadi suatu hal yang fatal. Jadi saya treatment-nya adalah ini nyawa seseorang, ini kesehatan seseorang, ini adalah keamanan seseorang," tegasnya.
Prinsip tanpa toleransi diusung lembaga demi mewujudkan nihil kasus keracunan dalam alokasi program bantuan gizi.
Meskipun tren insiden dilaporkan menyusut, target utama pemerintah tetap terpaku pada peniadaan risiko kasus secara total.
"Target saya adalah bagaimana caranya nol kasus keracunan. Jadi bukan kemudian menurun kita berpuas hati, tidak," katanya.
Dari hasil penelusuran lapangan, sebagian besar pemicu timbulnya keracunan disebabkan kelalaian jadwal memasak yang terlampau awal.
Praktik pengolahan hidangan malam hari untuk konsumsi esok harinya dinilai melanggar prosedur operasional baku.
"Kalau di Papua, dari log dapurnya memang memulai masaknya terlalu cepat, untuk diberi makan di hari berikutnya. Itu sudah melanggar. Termasuk yang di Semarang juga sama, mulai masak jam 9 malam. Ini masalah kedisiplinan," ungkap Sudaryono.
Proses hukum kepolisian siap ditempuh apabila hasil pemeriksaan mengindikasikan adanya tindakan sabotase maupun unsur kesengajaan.
"Kalau memang ada unsur kesengajaan, sabotase, dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian. Kalau salah ngapain dibela," tandasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
