Repelita Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Perkembangan terbaru mengenai diterimanya dokumen pengajuan HMP di Gedung Parlemen Senayan tersebut sebelumnya disiarkan melalui tayangan berita langsung di kanal YouTube KompasTV pada Rabu, 11 November 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam tayangan bertajuk "BREAKING NEWS - DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Wapres Gibran" itu, ditegaskan bahwa jajaran pimpinan DPR telah menerima berkas usulan HMP untuk menindaklanjuti dinamika pemakzulan Gibran.
Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sendiri merupakan instrumen konstitusional tertinggi yang dimiliki lembaga legislatif sebagai tahapan lanjutan dalam mekanisme pengawasan maupun proses pemakzulan terhadap pimpinan negara.
Namun demikian, dalam rincian deskripsi maupun metadata siaran video yang tersedia, belum disertakan transkrip pernyataan lengkap maupun nama-nama spesifik anggota dewan yang berbicara di dalam tayangan tersebut.
Langkah penerimaan usulan HMP oleh pimpinan parlemen ini pun langsung menjadi sorotan utama masyarakat di tengah bergulirnya polemik keabsahan dokumen pendidikan serta status hukum jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok