[BREAKING NEWS] Gamal Albinsaid Ajukan Hak Menyatakan Pendapat DPR untuk Pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka

Repelita Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, dr. Gamal Albinsaid, menyatakan sikap resmi terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat di DPR.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui unggahan video di akun media sosialnya pada Rabu, 11 November 2026.

Informasi tersebut sebelumnya diunggah oleh akun @gamal.albinsaid dalam sebuah video berdurasi singkat yang menampilkan dirinya menyampaikan pernyataan secara langsung.

Dalam video itu, Gamal memperkenalkan diri sebagai Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V Malang Raya.

Ia juga menyebutkan nomor keanggotaannya, yakni A-474, sebagai penanda sah posisinya di parlemen.

Gamal menegaskan bahwa langkah yang diambilnya dilandasi atas nama keadilan.

Ia menyatakan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atau HMP untuk pemakzulan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Menurutnya, penggunaan hak konstitusional tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang melekat pada DPR.

Ia menyebut tujuan dari langkah itu adalah memastikan setiap keputusan lembaga negara berjalan sesuai aturan.

Ia juga menekankan pentingnya setiap aturan konstitusi dihormati dalam penyelenggaraan negara.

Selain itu, ia menyebut aspirasi masyarakat harus dihormati di tanah air Indonesia.

Adapun isi pernyataan lengkap yang disampaikan Gamal dalam unggahan tersebut adalah sebagai berikut: "Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Atas nama keadilan, Saya dr. Gamal Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jatim V Malang Raya Nomer Anggota A-474 menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk Pemakzulan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden untuk memastikan setiap keputusan lembaga negara, setiap aturan konstitusi, dan setiap aspirasi masyarakat dihormati di tanah air Indonesia."

Pernyataan itu disampaikan dengan mengucapkan basmalah di awal kalimat.

Hak Menyatakan Pendapat sendiri merupakan salah satu hak yang dimiliki DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Hak tersebut diatur dalam tata tertib DPR dan dapat digunakan untuk menyatakan sikap terhadap kebijakan maupun persoalan kenegaraan.

Dalam praktik ketatanegaraan, penggunaan hak ini tidak serta-merta berujung pada pemakzulan.

Pemakzulan memiliki tahapan konstitusional yang panjang dan harus melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR sebagai lembaga yang berwenang memutuskan.

Oleh karena itu, pernyataan sikap seorang anggota DPR menjadi bagian awal dari dinamika politik di parlemen.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi mengenai tindak lanjut formal atas pernyataan tersebut di dalam rapat-rapat DPR.

Unggahan video tersebut telah ditonton puluhan ribu kali dan menuai ratusan komentar dari warganet.

Perkembangan selanjutnya masih menunggu sikap resmi dari fraksi maupun pimpinan DPR terkait usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok