Repelita Jakarta - Akademisi sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti membedah muatan substansi dari sinema dokumenter investigatif bertajuk Pesta Babi yang belakangan ini viral menjadi pusat perhatian publik.
Dirinya menilai bahwa karya audiovisual besutan sutradara Dandhy Laksono tersebut secara gamblang berhasil memotret fenomena pembungkaman hak masyarakat adat melalui modus pencaplokan ruang hidup yang terstruktur.
ADVERTISEMENT
Konflik agraria yang dipicu oleh ekspansi sepihak korporasi asing demi memuluskan proyek strategis nasional tersebut ditegaskan bukan sekadar kasus kasuistik lokal melainkan potret kelam yang terjadi masif di penjuru negeri.
“Apa yang digambarkan di film Pesta Babi itu perampasan tanah buat PSN dan lain-lain. Terjadi juga di banyak tempat,” ujar Bivitri, dikutip fajar.co.id, Kamis (14/5/2026).
Ahli hukum tersebut juga membongkar pola formalitas legal yang kerap dipakai oleh jajaran otoritas penguasa untuk melegitimasi aksi pengosongan lahan secara paksa di wilayah pemukiman warga sipil.
Ia menjabarkan bahwa seluruh instrumen penindakan di lapangan sejatinya memiliki dasar aturan tertulis namun regulasi tersebut sengaja didesain khusus sejak awal demi memfasilitasi akumulasi modal para pengusaha besar.
“Kalau ditanya dasar hukumnya, ya ada!” lanjutnya.
Lebih lanjut, srikandi hukum tata negara ini melayangkan sindiran menohok mengenai cengkeraman kekuasaan kelompok jetset yang memiliki kemampuan finansial untuk mendikte produk hukum tertinggi di dalam parlemen nasional.
Ia mengutuk keras jalannya fungsi legislasi modern yang dinilai telah kehilangan komitmen kerakyatan akibat maraknya kompromi politik transaksional di balik perumusan aneka draf regulasi pemanfaatan komoditas alam.
“Itulah memang cara kerja oligarki, memanipulasi UU buat cari cuan,” cetusnya.
Sebagai bukti konkret atas tuduhannya, ia menunjuk beberapa sampel undang-undang sapu jagat serta aturan turunan sektor mineral dan batubara yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan ekspansi investasi asing.
“UU Cipta Kerja, UU Minerba, belum lagi berbagai PP dan Perpres,” tandasnya.
Sebagai informasi, karya dokumenter yang memicu perdebatan sengit di lini masa tersebut banyak memuat testimoni korban serta dampak kerusakan lingkungan akibat berjalannya mega proyek pangan di kawasan timur indonesia.
Gelombang diskusi publik serta pemutaran film swadaya yang digalang kelompok mahasiswa di berbagai daerah pun terus bergulir masif meskipun belakangan sempat diwarnai aksi pembubaran paksa oleh oknum aparat keamanan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
