Repelita [Jakarta] - Kendala lapangan mewarnai jalannya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik.
Sikap skeptis dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi penghambat utama pencatatan data di lapangan.
ADVERTISEMENT
Kecurigaan muncul akibat kekhawatiran bahwa aktivitas pendataan tersebut bakal berujung pada penarikan pajak atau iuran tertentu.
Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Hermawati Setyorinny, mengonfirmasi bahwasanya kekhawatiran tersebut membuat banyak pedagang enggan menerima kedatangan petugas.
"Yang paling penting sebenarnya, sosialisasi. Banyak pelaku UMKM yang masih memendam kecurigaan karena setiap ada pendataan sering berbarengan dengan kebijakan lain. Ada yang akhirnya menghindar, bahkan ketika rumahnya diketuk petugas mereka tidak mau membukakan pintu," ujar Hermawati dalam diskusi publik, Jumat (7/8).
Ia menilai perlunya pelibatan tokoh masyarakat lokal guna mencairkan kecurigaan warga terhadap proses inventarisasi data tersebut.
Eksistensi surat pengantar dari pengurus RT setempat terbukti efektif membuat para pemilik usaha lebih terbuka saat didatangi tim lapangan.
Langkah pencatatan ini sejatinya krusial dalam memperbarui basis data guna penyusunan program bantuan pemerintah agar tidak salah sasaran.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, mengingatkan dampak kerugian bagi pelaku usaha yang mangkir dari proses sensus.
"Kalau tidak disensus, tidak dianggap, barangkali dianggap tidak ada, tidak pernah ada rekaman data kita di dalam Sensus Ekonomi, berarti kita tidak ada dalam gambaran itu. Maka, boleh jadi suatu saat kalau ada kebijakan, misalnya memberikan bantuan kepada UMKM, datanya tidak ada karena memang tidak tercatat," ujar Edy.
BPS mengumumkan pencapaian nasional sensus telah menyentuh angka 86 persen hingga Jumat sore.
Metode sensus diterapkan untuk merekam seluruh unit bisnis tanpa terkecuali guna memotret peta perekonomian secara terperinci.
"Berbeda dengan survei yang menggunakan sampel, sensus bertujuan memetakan seluruh pelaku usaha, sehingga kita memperoleh potret ekonomi Indonesia secara komprehensif," ujar Edy.
Kendati demikian, angka capaian tersebut belum mencerminkan total keseluruhan entitas mengingat tingginya dinamika kemunculan bisnis baru.
"Kita memang tidak pernah benar-benar mengetahui jumlah pelaku usaha. Terutama UMKM yang sangat dinamis. Hari ini ada, besok bisa tidak ada. Atau sekarang belum ada, besok sudah muncul," kata Edy.
Integrasi data awal telah dilakukan dengan mengombinasikan basis data Kementerian UMKM, OSS BKPM, serta himpunan asosiasi.
Proyeksi akhir diperkirakan akan mencatatkan lonjakan unit usaha melebihi kalkulasi awal pemerintah.
"Saya yakin ketika nanti mencapai 100%, jumlahnya akan lebih banyak dari sumber data awal. Tidak semua kegiatan usaha tercatat di data OSS, kementerian, maupun asosiasi. Terutama UMKM, banyak yang belum tercatat, padahal mereka ada dan harus didata," kata Edy.
Khusus sektor UMKM, perolehan pendataan baru menyentuh angka 14,7 persen atau mencakup 3,9 juta unit.
Sementara itu pencatatan skala usaha rumah tangga telah mencapai 33,4 persen dan kelas menengah berada di kisaran 4 persen.
Petugas bakal memaksimalkan sisa waktu hingga tenggat Agustus 2026 demi menyisir seluruh lokasi bisnis warga.
"Prinsipnya kami akan terus mendatangi rumah dan bangunan yang menjadi sasaran sensus. Kami bertanggung jawab agar seluruh pelaku usaha tercatat dan tidak ada yang terlewat," ujar Edy.
Pembaruan data dipandang sangat mendesak mengingat lanskap perekonomian nasional telah bergeser drastis sejak sensus terakhir pada 2016.
Perubahan pola produksi, rantai pasok digital, hingga transaksi nirkasir mengubah wajah bisnis secara fundamental.
"Cara orang berproduksi berubah, cara mendistribusikan barang berubah, cara bertransaksi juga berubah. Struktur ekonomi sudah berubah. Oleh karena itu kita harus memotret kondisi tersebut agar pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki gambaran yang utuh mengenai kondisi ekonomi saat ini," katanya.
Keakuratan peta data terkini dianggap sebagai kunci utama agar eksekusi program pemberdayaan ekonomi tidak melenceng.
"Kalau kita mau membenahi negara, data ini sangat penting karena ini merupakan pengkinian data. Dengan data yang baik, pemerintah bisa menyusun kebijakan yang benar-benar berpihak kepada pelaku usaha. Program pemerintah pada dasarnya bagus, tetapi sering kali implementasinya tidak tepat sasaran atau tidak disertai pendampingan," katanya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
