Repelita Jakarta - Kritik tajam yang dilontarkan Amien Rais terhadap lingkar kekuasaan Presiden Prabowo Subianto memicu diskusi hangat dalam forum publik di Cikini pada Sabtu, 9 Mei 2026.
Majelis Syuro Partai Ummat, Idrus Sambo, menjelaskan bahwa kedekatan antara Amien Rais dan Prabowo sebenarnya telah berakar jauh sebelum masa Reformasi 1998 silam.
ADVERTISEMENT
Mengenai rasa hormat Prabowo kepada tokoh senior tersebut, Idrus mengungkapkan fakta menarik dengan menyatakan, “Pak Prabowo sering berdialog dengan Pak Amien, bahkan memanggil beliau sebagai ayatullah politik saya.”
Dukungan Amien dinilai sangat loyal pada periode Pilpres sebelumnya, namun sikap kritis mulai muncul setelah Prabowo memutuskan bergabung ke dalam kabinet pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia.
Idrus membeberkan alasan di balik sikap keras Amien Rais saat ini dengan menjelaskan, “Tetapi dalam perjalanan, menurut Pak Amien, yang terjadi justru di luar ekspektasi. Karena itu beliau terus memberi kritik dan masukan.”
Salah satu bentuk peringatan keras yang diberikan adalah melalui konten video yang menyoroti Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagai sosok yang berisiko bagi stabilitas politik presiden.
Menurut pandangan Idrus, langkah frontal ini diambil karena komunikasi tertutup dianggap tidak efektif lagi sehingga beliau berujar, “Pak Amien melihat kritik-kritik selama ini tidak sampai kepada Pak Prabowo. Karena itu beliau memilih cara yang lebih keras supaya pesannya benar-benar terdengar.”
Dari perspektif hukum, Guru Besar Universitas Al-Azhar, Supardi J Ahmad, memberikan analisis bahwa pernyataan tersebut masih masuk dalam koridor kebebasan berpendapat dan sulit dipidanakan.
Ia menekankan mekanisme pelaporan hukum yang berlaku bagi kasus semacam ini dengan menjelaskan, “Kalau ada upaya hukum, maka itu merupakan delik aduan absolut. Artinya, yang harus melapor adalah pihak yang disebut langsung namanya.”
Supardi juga menilai bahwa substansi pembicaraan Amien Rais lebih condong pada upaya perbaikan sistem pemerintahan agar tetap berjalan secara profesional sesuai fungsinya masing-masing.
Ia memberikan pembelaan terhadap ruang kritik publik dengan mengatakan, “Yang disampaikan Pak Amien lebih pada warning atau peringatan agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih profesional dan sesuai tupoksi.”
Lebih lanjut, ia beranggapan bahwa selama tujuannya adalah untuk kemaslahatan khalayak umum, maka proses hukum tidak bisa dilakukan sembarangan dengan menyebut, “Kalau kritik disampaikan dalam bentuk masukan dan saran untuk kepentingan publik, menurut saya tidak mudah diproses secara pidana.”
Sementara itu, pengamat politik Dedi Kurnia Syah melihat adanya pergeseran fokus kritik masyarakat dari substansi kebijakan negara menuju ranah yang bersifat personal dan urusan pribadi.
Dedi melontarkan pertanyaan reflektif mengenai pola kritik saat ini dengan menyatakan, “Kalau kritik yang muncul justru lebih banyak menyasar urusan private, maka muncul pertanyaan: jangan-jangan kebijakan publik dianggap sudah benar sehingga ruang kritiknya bergeser ke persoalan pribadi.”
Ia mengkhawatirkan pemerintah akan merasa sudah bekerja maksimal jika masyarakat hanya meributkan masalah personal dibandingkan mengevaluasi kinerja kementerian atau program pangan.
Dedi menutup analisisnya dengan menyoroti minimnya respons pemerintah terhadap aspirasi warga dengan berujar, “Di satu sisi kita bisa memahami kritik dari Pak Amien Rais maupun para pengkritik pemerintah lainnya, karena pemerintah juga terkesan belum cukup mendengarkan kritik publik.”(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
