Repelita [Jakarta] - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyoroti dinamika aksi unjuk rasa mahasiswa yang belakangan ini mengkritisi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Ia menilai pemerintah seharusnya tidak perlu merasa takut atau alergi menghadapi demonstrasi yang merupakan bagian dari ekspresi demokrasi masyarakat.
ADVERTISEMENT
Menurut sosok yang akrab disapa Ahok ini, ruang dialog harus dibuka lebar agar pejabat dapat mendengar langsung aspirasi serta tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa ke lapangan.
"Ini masalah demonstrasi dari mahasiswa ya. Ya saya pikir, kenapa takut di demo orang gitu ya," ujar Ahok, Selasa (23/6/2026).
Ia membagikan pengalamannya saat memimpin Jakarta, di mana dirinya selalu memilih untuk menemui langsung massa yang melakukan aksi unjuk rasa di kantornya.
"Waktu saya jadi gubernur juga buru demo saya. Saya keluar, saya datang hadapin. Nah saya tanya, maunya apa gitu," tambahnya.
Ahok berpendapat bahwa pertemuan langsung adalah metode paling efektif untuk menjelaskan kebijakan sekaligus menampung masukan dari berbagai pihak, termasuk kelompok mahasiswa.
"Saya terima, maunya apa. Lalu saya jelaskan. Ketika mereka minta naik gaji, ya kita mesti jelaskan alasan kenapa gak bisa penuhin misalnya gitu. Bukan dilarang ketemu," jelasnya.
Ia turut mengapresiasi langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mau menerima audiensi mahasiswa, menyebutnya sebagai tindakan tepat untuk membangun komunikasi.
"Misalnya contoh, Mas Wapres gitu ya. Ini kan nerima mahasiswa. Ya terima, supaya kita dengarkan," tukasnya.
Selain soal komunikasi, Ahok melontarkan kritik pedas terkait skema pengelolaan program makan gratis yang dinilai kurang efisien dan perlu adanya perombakan besar.
"Tuntutannya apa? Penghematan. Nah kalau saya jadi presiden, langsung bubarin BGN itu," ungkapnya dengan nada kesal.
Ia mengusulkan penggunaan sistem voucher digital untuk menyalurkan bantuan, yang diklaim jauh lebih hemat dibandingkan sistem yang dijalankan oleh badan saat ini.
"Kita langsung gunakan saja sistem voucher digital gitu. Kayak minyak BBM. Kenapa gak mau penghematan? Udah ada kajiannya kok," terangnya.
Lebih jauh, ia menyinggung kebijakan subsidi BBM yang harusnya menjadi fokus pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran negara secara lebih substansial.
Ahok menegaskan bahwa kemarahan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah adalah hal yang wajar jika masyarakat melihat ketimpangan atau ketidakefisienan dalam tata kelola negara.
"Ya marah lah mahasiswa, saya aja bisa marah," tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
