Repelita Jakarta - Polemik dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memunculkan dua klaim angka berbeda mengenai jumlah nomor telepon maupun tokoh yang menjadi sasaran pengintaian.
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti angka 6.000 tokoh yang masuk dalam daftar sasaran sadap saat tampil sebagai narasumber dalam program Catatan Demokrasi di kanal YouTube tvOneNews.
Dalam forum diskusi tersebut, Sahroni mengingatkan bahwa stabilitas nasional dapat terguncang hebat apabila seluruh rekaman maupun data hasil penyadapan terhadap ribuan tokoh itu dibuka secara transparan kepada masyarakat luas.
"Kalau ini kebongkar ini yang tadi 6.000 aja lah kebongkar nih. Semua nih kebuka. Goyang nih republik," ujar Sahroni dalam program tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa pengungkapan isi penyadapan secara terbuka berpotensi memicu kekacauan berkepanjangan apabila para pihak yang terlibat saling membongkar dugaan konspirasi maupun praktik suap-menyuap.
"Eh Bang itu masalah siap atau tidak kalau ini dibuka, stabilitas negara goyang, ya kalau nanti semua tersangka ngebongkar semua, si A, begini, si B, akan ada konspirasi, akan ada tindak pidana suap menyuap. Bubar nanti lama-lama," ungkap Sahroni.
Di sisi lain, klaim mengenai jumlah yang jauh lebih besar yakni mencapai 20.000 nomor telepon seluler justru diungkapkan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu melalui akun X pribadinya.
Said Didu menyebutkan bahwa puluhan ribu nomor telepon yang diduga disadap oleh tim terkait dengan Listyo Sigit tersebut terbagi ke dalam empat kelompok sasaran berdasarkan latar belakang maupun posisi politiknya.
"Info terakhir, saat ini sudah teridentifikasi sekitar 20.000 nomor HP yang disadap oleh tim LSP," tulis Said Didu dalam unggahannya.
Lebih lanjut, Said Didu merinci keempat kategori target penyadapan tersebut meliputi pihak yang berseberangan dengan kelompok tertentu hingga kalangan pendukung Presiden Prabowo Subianto.
"Pengelompokan yang disadap: 1) yang anti-geng SOP. 2) loyalis dan benteng 08. 3) geng SOP yang punya kuasa agar tidak belok. 4) petugas bayaran SOP," jelas Said Didu.
Sementara itu, Bareskrim Polri yang menangani penyidikan perkara penyadapan ilegal pada rentang waktu 2025 hingga 2026 belum merilis angka pasti mengenai total nomor telepon yang menjadi korban.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi serta tanpa dasar penanganan perkara yang sah.
Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi, dan masih mendalami dugaan penghapusan berkas elektronik dari sistem tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
