Rocky Gerung Sindir Pernyataan Bahlil: Ijazah Bukan Bukti Orang Bisa Berpikir

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan tanggapan tajam terkait pernyataan Menteri Investasi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyebut sekolah tidak selalu menjamin kualitas seseorang.

Menurut Rocky, ucapan tersebut sebenarnya bisa dipahami dengan mudah jika melihat polemik yang sebelumnya terjadi terkait upaya sang menteri meraih gelar doktor di Universitas Indonesia beberapa waktu lalu.

Proses akademik yang ditempuh Bahlil tersebut sempat menuai kontroversi luas di publik hingga akhirnya tidak berlanjut sesuai dengan rencana awal yang telah disusun.

Rocky menilai pernyataan bahwa sekolah tidak menjamin kualitas seseorang dapat dibaca sebagai refleksi jujur dari pengalaman pribadi Bahlil selama menjalani proses pencarian gelar akademik tersebut.

Ia bahkan menyebut pandangan tersebut sejalan dengan kritik lama yang sering ia sampaikan mengenai makna ijazah dalam dunia pendidikan yang selama ini dianggap sebagai segalanya.

Saya kira kali ini kita mesti puji Saudara Bahlil karena dia akhirnya menemukan rumusnya bahwa ijazah itu tidak diperlukan sebetulnya, kata Rocky dalam pernyataannya yang kemudian viral di media sosial.

Namun Rocky langsung menegaskan perbedaan mendasar antara sekadar memiliki dokumen kelulusan dengan kemampuan analisis yang sesungguhnya dalam menyelesaikan persoalan.

Ijazah itu cuma tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia berpikir, ujar Rocky menyindir pernyataan Bahlil yang dinilainya justru membuka diskusi lama tentang pendidikan.

Menurut Rocky, ijazah pada dasarnya hanya menjadi bukti seseorang pernah menjalani pendidikan formal, sama sekali bukan ukuran mutlak kemampuan berpikir kritis seseorang.

Meski demikian Rocky menilai persoalan yang jauh lebih penting bukanlah soal ada tidaknya ijazah, melainkan kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh seorang pejabat publik dalam menjalankan amanahnya.

Ia menekankan bahwa sebagai menteri yang mengurus sektor energi dan sumber daya mineral, Bahlil seharusnya memastikan setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Menurutnya kekayaan alam yang selama ini dikelola negara semestinya memberikan manfaat langsung kepada rakyat, bukan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok atau orang dekat penguasa.

Yang dihasilkan oleh bumi itu harus tiba di dapur dan piring emak-emak, bukan tiba di kantong-kantong oligarki, kata Rocky mengingatkan tujuan utama pengelolaan sumber daya alam.

Rocky juga menyinggung bahwa pernyataan Bahlil tentang ijazah tidak bisa dilepaskan dari polemik yang selama ini berkembang terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.

Isu tersebut kembali ramai diperbincangkan setelah sejumlah pihak secara konsisten mengangkatnya ke ruang publik dan meminta klarifikasi resmi dari yang bersangkutan.

Ia menyebut setiap kali isu ijazah dibicarakan di ruang publik, masyarakat akan selalu mengaitkannya dengan perdebatan lama mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi yang belum tuntas.

Setiap kali ijazah itu diucapkan, orang selalu ingat pada persoalan ijazah Presiden Jokowi, ujar Rocky mengamati pola diskusi yang terus berulang di masyarakat.

Rocky menilai polemik tersebut belum benar-benar selesai karena sebagian kalangan masih menuntut kejelasan melalui jalur hukum maupun klarifikasi resmi dari institusi terkait.

Menurutnya diskusi publik mengenai isu tersebut akan terus muncul secara berulang selama belum ada jawaban yang dianggap memadai dan memuaskan oleh sebagian besar masyarakat.

Yang jelas mesti ada jawaban, ijazah Jokowi itu asli atau palsu, itu intinya, kata Rocky menegaskan pokok persoalan yang menurutnya harus segera mendapatkan kejelasan.

Di luar polemik ijazah yang terus bergulir, Rocky juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar terutama potensi krisis ekonomi dan politik yang dipicu oleh situasi global yang tidak menentu.

Ketegangan geopolitik termasuk konflik berkepanjangan di Timur Tengah dinilai berpotensi memberi dampak signifikan pada stabilitas ekonomi domestik Indonesia dalam waktu dekat.

Ia mengingatkan bahwa krisis ekonomi kerap menjadi pemicu utama ketegangan sosial jika tidak dikelola dengan baik dan bijaksana oleh para pemangku kepentingan.

Karena itu peran masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas demokrasi di tengah berbagai tekanan yang mungkin muncul dari situasi global.

Rocky menekankan bahwa berbagai elemen masyarakat termasuk kampus, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil perlu terlibat aktif dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi.

Menurutnya krisis bukan sesuatu yang mustahil terjadi, tetapi dapat dikelola dengan baik jika institusi demokrasi tetap berjalan sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Kalau lembaga-lembaga demokrasi bekerja, krisis bukan masalah, ujarnya meyakini bahwa sistem yang kuat akan mampu menghadapi berbagai tantangan.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan krisis harus tetap berada dalam kerangka nilai-nilai sipil dan demokrasi yang menjadi fondasi berdirinya negara.

Menurut Rocky demokrasi akan terganggu jika krisis politik justru membuka ruang intervensi kekuatan non-sipil yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Karena itu ia menilai penting bagi masyarakat untuk tetap mengedepankan akal sehat dalam menghadapi berbagai dinamika politik yang berkembang di dalam negeri saat ini.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga