Iran Peringatkan Prancis: Jangan Perburuk Situasi! Akar Ketidakamanan di Kawasan Hanya AS dan Israel

 

Repelita Teheran - Di tengah pekatnya asap perang yang membubung di Timur Tengah jalur diplomasi tetap berpendar setelah Iran secara terbuka memperingatkan Prancis agar tidak mengambil langkah yang dapat memperburuk ketegangan kawasan.

Peringatan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam percakapan telepon dengan mitranya dari Prancis Jean-Noel Barrot pada Sabtu malam 14 Maret 2026 di tengah agresi militer Amerika Serikat dan Israel yang sedang berlangsung terhadap Republik Islam.

Dialog dua diplomat senior ini menjadi sorotan mengingat posisi Prancis yang berada di antara tekanan sekutu tradisionalnya AS dan Israel serta keinginannya untuk menjaga stabilitas kawasan dan melindungi kepentingan nasionalnya.

Percakapan tersebut membahas perang yang dipaksakan oleh AS dan rezim Zionis terhadap Iran serta situasi terkini di kawasan tersebut yang semakin memanas.

Dalam percakapan telepon tersebut Araghchi tidak ragu menunjukkan siapa yang menurutnya menjadi biang keladi konflik dengan menyatakan bahwa satu-satunya faktor dan akar penyebab ketidakamanan di kawasan dan Selat Hormuz adalah Amerika Serikat dan rezim Zionis.

Pernyataan ini mencerminkan narasi utama Teheran sejak awal konflik bahwa mereka adalah korban agresi dan bertindak dalam ranah pembelaan diri sesuai hukum internasional.

Serangan AS-Israel pada 28 Februari 2026 yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Sayyid Ali Khamenei dan sejumlah komandan senior menjadi titik balik yang memicu gelombang perlawanan bersenjata dari Iran.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menekankan perlunya pendekatan yang bertanggung jawab dari semua negara terhadap situasi saat ini dan meminta komunitas internasional mengecam keras tindakan kriminal para agresor yang menyerang Iran.

Menurutnya sikap tegas dunia internasional penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan mencegah meluasnya konflik ke negara-negara lain.

Araghchi juga mengingatkan agar semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk situasi dengan menegaskan bahwa langkah-langkah yang memicu eskalasi hanya akan memperluas konflik.

Salah satu poin krusial yang disampaikan Araqchi adalah upaya untuk meluruskan potensi kesalahpahaman di kalangan negara-negara kawasan termasuk mitra-mitra Prancis di Teluk.

Ia menegaskan kembali tekad negaranya untuk mempertahankan kedaulatan martabat integritas wilayah dan keamanan nasional serta tidak akan mundur dalam melindungi kepentingan nasionalnya.

Menurutnya semua langkah militer Republik Islam bersifat defensif dan secara khusus menargetkan pangkalan dan fasilitas militer milik para agresor di kawasan.

Ia juga menegaskan bahwa operasi itu tidak ditujukan kepada negara-negara lain di kawasan sehingga Teheran meminta agar langkah tersebut tidak ditafsirkan sebagai serangan terhadap negara regional.

Pernyataan ini penting mengingat serangan balasan Teheran kerap menyasar pangkalan-pangkalan yang berada di wilayah negara-negara Teluk seperti UEA Bahrain dan Qatar yang menjadi rumah bagi aset militer AS.

Iran ingin memastikan bahwa negara-negara tersebut tidak salah memahami serangan ini sebagai agresi terhadap mereka melainkan sebagai bagian dari perang melawan AS dan Israel.

"Akar penyebab ketidakamanan di seluruh wilayah, termasuk Lebanon, adalah agresi dan hegemoni rezim Zionis," kata Araghchi menambahkan bahwa memulihkan ketenangan di Lebanon bergantung pada pengakhiran pendudukan dan penghentian serangan serta agresi rezim Israel.

Kedua diplomat senior itu juga membahas berbagai masalah konsuler terkait warga negara masing-masing yang berada di zona konflik.

Peringatan dari Teheran ini diterima Paris di saat posisi mereka sedang berada di ujung tanduk karena sebagai sekutu tradisional AS dan anggota NATO Prancis mendapat tekanan untuk menunjukkan solidaritas.

Di sisi lain keterlibatan langsung dalam konflik berisiko memicu serangan balasan terhadap kepentingan dan warga negaranya di kawasan Timur Tengah.

Sikap hati-hati Paris sebenarnya sudah terlihat sejak awal konflik ketika Presiden AS Donald Trump menyerukan kepada Prancis, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris untuk mengirim kapal perang.

Trump meminta negara-negara tersebut bergabung dengan Amerika Serikat untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan aman di tengah meningkatnya ketegangan di jalur energi strategis tersebut.

Namun Prancis merespons berbeda terhadap permintaan Washington dengan Menteri Angkatan Bersenjata dan Urusan Veteran Prancis Catherine Vautrin menyatakan Paris tidak memiliki rencana mengirim kapal angkatan laut.

Ia menegaskan bahwa Prancis saat ini tidak akan mengerahkan armada militernya ke Selat Hormuz yang menunjukkan perbedaan sikap antara sekutu Barat terkait pengamanan jalur laut tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan FRANCE 24 ia juga menekankan bahwa Prancis tidak berpartisipasi dalam perang di Timur Tengah.

"Saat ini, tidak ada kemungkinan untuk mengirim kapal apa pun ke Selat Hormuz," kata Vautrin.

Pernyataan Vautrin ini kontras dengan pengumuman Presiden Emmanuel Macron beberapa hari sebelumnya pada 9 Maret 2026 yang mengumumkan pengerahan 10 kapal perang ke Mediterania Timur, Laut Merah, dan Selat Hormuz.

Macron menyebutnya sebagai "mobilisasi angkatan laut yang belum pernah terjadi sebelumnya" namun menegaskan bahwa misi ini bukanlah misi ofensif melainkan untuk melindungi warga negara Prancis.

Misi ini juga bertujuan untuk membantu sekutu dan mengawal kapal dagang yang melintas di perairan berbahaya tersebut.

Jika dicermati tidak ada kontradiksi karena pengerahan armada besar oleh Macron kemungkinan besar adalah untuk misi defensif dan evakuasi bukan untuk bergabung dalam koalisi ofensif pimpinan AS seperti yang diminta Trump.

Ini sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot sebelumnya yang menegaskan bahwa Prancis tidak menyetujui perang ini dan tidak berpartisipasi di dalamnya.

Sikap Prancis mencerminkan dilema yang lebih besar yang dihadapi negara-negara Eropa menurut sebuah analisis dari POLITICO yang dikutip oleh International Affairs.

Eropa kini berada dalam situasi ambigu karena di satu sisi mereka aktif membantu Ukraina melawan Rusia namun di sisi lain sebagai sekutu AS mereka tidak memiliki sumber daya untuk ikut berperang melawan Iran.

Persatuan EU dan NATO disebut mulai retak karena ketidaksepakatan dalam menyikapi konflik Timur Tengah.

Ketika Iran memperingatkan bahwa membantu AS dan Israel berarti "perang" negara-negara Eropa seperti Prancis harus berpikir dua kali apalagi serangan balasan Iran telah menyasar pangkalan-pangkalan militer di Siprus tempat tentara Eropa ditempatkan.

Peringatan Araghchi kepada Prancis ini tidak bisa dilepaskan dari pemicu utamanya yaitu serangan AS-Israel pada 28 Februari yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran.

Amerika Serikat dan rezim Zionis melancarkan kampanye militer besar terhadap Iran tanpa provokasi setelah pembunuhan Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei.

Serangan tersebut juga menewaskan sejumlah komandan militer senior Iran dan beberapa warga sipil turut menjadi korban dalam operasi militer itu.

Serangan-serangan tersebut melibatkan serangan udara besar-besaran terhadap lokasi militer dan sipil di seluruh Iran menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang meluas.

WHO mencatat lebih dari 1.800 orang tewas dan ribuan lainnya terluka dalam waktu kurang dari dua minggu sejak perang dimulai.

Sebagai tanggapan Angkatan Bersenjata Iran telah melakukan operasi pembalasan menargetkan posisi Amerika dan Israel di wilayah pendudukan dan di pangkalan-pangkalan regional dengan gelombang rudal dan drone.

Hingga hari ini serangan telah mencapai gelombang ke-53 menargetkan pusat komando Israel dan pangkalan-pangkalan AS seperti Al-Dhafra di UEA dan Al-Udeid di Qatar.

Percakapan Araghchi-Barrot dan pernyataan kontras dari para pejabat Prancis menunjukkan adanya ruang diplomasi yang masih terbuka meskipun di tengah deru perang.

Iran melalui pernyataan resminya berusaha meyakinkan negara-negara Eropa bahwa mereka tidak mengincar negara kawasan dan bahwa pintu untuk menahan diri masih terbuka asalkan agresi dihentikan.

Di sisi lain Prancis tampaknya berusaha berjalan di atas tali yang sangat sempit dengan ingin menjaga hubungan dengan sekutu lamanya AS namun tanpa harus terjerumus ke dalam perang yang tidak mereka inginkan.

Pengerahan armada laut besar-besaran dengan dalih misi kemanusiaan dan pengawalan adalah cara untuk tetap hadir di kawasan tanpa secara eksplisit bergabung dalam koalisi perang Trump.

Pertanyaan besarnya berapa lama lagi Prancis dan negara-negara Eropa lainnya bisa mempertahankan posisi ambigu ini jika konflik terus bereskalasi dan serangan balasan Iran semakin meluas.

Tekanan untuk memihak akan semakin sulit dihindari namun untuk saat ini Paris telah memberikan jawaban yang jelas tidak ada kapal perang untuk perang AS di Selat Hormuz.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga