Washington Pimpin Dewan Perdamaian Gaza, Eropa dan Vatikan Absen: Legitimasi Dipertanyakan

 

Repelita Washington - Washington akan menjadi tuan rumah pertemuan perdana Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat pada Kamis dengan agenda utama rekonstruksi Jalur Gaza serta kemungkinan pengerahan pasukan stabilisasi internasional.

Pertemuan ini menandai peluncuran resmi platform yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump untuk mengatur masa depan Gaza pasca-konflik dan gencatan senjata.

Dewan Perdamaian dibentuk pada Januari lalu di Forum Ekonomi Dunia Davos sebagai mekanisme koordinasi pasca-perang dengan potensi berkembang menjadi wadah manajemen konflik lebih luas di kawasan.

Rekonstruksi Gaza menjadi prioritas utama dengan komitmen bantuan kemanusiaan serta pembangunan kembali senilai lebih dari 5 miliar dolar dari negara-negara peserta.

Pertemuan juga akan membahas rencana penempatan ribuan personel Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza meskipun mandat pengawasan dan durasi tugas masih belum jelas.

Lebih dari 20 negara termasuk Turki Mesir Arab Saudi Qatar dan Indonesia dijadwalkan hadir untuk membahas isu-isu tersebut.

Beberapa negara besar Eropa memilih absen karena meragukan legitimasi struktur Dewan yang dianggap mengabaikan norma multilateral dan terlalu memusatkan kekuasaan pada Amerika Serikat.

Kardinal Pietro Parolin dari Vatikan menyatakan Takhta Suci tidak akan ikut serta dalam Dewan Perdamaian karena sifatnya yang khusus dan bukan mekanisme negara lain.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian krisis internasional harus melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai wadah yang sah.

Para pengamat serta suara Palestina mengkhawatirkan ketiadaan representasi politik Palestina dalam Dewan dapat memperkuat kendali eksternal atas masa depan Gaza.

Kurangnya otoritas pengambilan keputusan dari pihak Palestina menimbulkan kekhawatiran hak politik kedaulatan dan penentuan nasib sendiri tidak akan menjadi bagian pembahasan.

Diskusi soal Pasukan Stabilisasi Internasional juga mendapat pengawasan ketat karena berpotensi membatasi peran lokal serta memberlakukan pengawasan asing tanpa persetujuan Palestina.

Rekonstruksi Gaza bukan sekadar urusan teknis atau pendanaan melainkan pertarungan politik mengenai siapa yang berhak menentukan arah wilayah tersebut ke depan.

Presiden Donald Trump dijadwalkan membuka pertemuan dengan pidato resmi dan memimpin langsung sesi pembahasan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga