Prof. Suaib: Arahan Prabowo Kumpulkan Video Kritik MBG Bentuk Penegasan Sosial untuk Jaga Harmoni dan Solidaritas Nasional

 

Repelita Jakarta - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prof. Suaib, menilai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengumpulkan video kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar respons atas serangan warganet.

Langkah tersebut justru dibaca dalam perspektif komunikasi politik sebagai bentuk penegasan sosial yang bertujuan menjaga harmoni di tengah perbedaan pendapat.

Menurut Prof. Suaib, arahan yang disampaikan Presiden kepada Kepala Staf Kepresidenan lebih menekankan aspek komunikasi daripada kepentingan politis tertentu. Ia menilai bahwa instruksi tersebut lahir dari kebutuhan untuk merespons dinamika publik secara bijak dan terukur.

"Itu sebenarnya lebih pada penekanan atau penegasan," ujar Prof. Suaib dalam pernyataannya yang dilansir dari YouTube tvOneNews.

Dalam teori sosiologi komunikasi, lanjutnya, terdapat konsep penegasan sosial yang memiliki tiga indikator utama untuk membaca fenomena ini. Indikator pertama adalah mendorong ketenteraman sosial dengan menciptakan rasa aman dan damai dalam kehidupan bernegara di tengah kritik yang berkembang.

Kedua, konsep tersebut mencakup pengendalian sosial yang menekankan pentingnya tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini diperlukan untuk menjaga hubungan yang harmonis meskipun terdapat perbedaan pandangan terhadap kebijakan publik seperti program MBG.

Adapun indikator ketiga adalah penguatan solidaritas sosial, di mana pesan Presiden dinilai ingin mengajak publik tetap satu arah dalam membangun bangsa. Prof. Suaib menegaskan bahwa kritik tetap terbuka, namun harus dikelola dengan baik agar tidak memecah belah persatuan.

"Jika ada kritik, mari kita kendalikan dengan baik. Jika kritik itu bersifat membangun, tentu diarahkan untuk memperkuat solidaritas sosial," jelasnya memaparkan esensi dari arahan Presiden tersebut.

Ia menegaskan bahwa komunikasi yang disampaikan Presiden sama sekali tidak mengandung unsur politik praktis maupun upaya untuk merugikan pihak tertentu. Dalam pandangannya, langkah tersebut lebih merupakan ajakan untuk menjaga ketenangan, harmoni, dan kebersamaan di tengah dinamika perbedaan pendapat terkait kebijakan publik yang sedang berjalan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga