Hakim Imigrasi AS Hentikan Deportasi Aktivis Palestina Mohsen Mahdawi, Gagalkan Upaya Pemerintahan Trump

 

Repelita Washington DC - Seorang hakim imigrasi Amerika Serikat pada Selasa 17 Februari 2026 memutuskan untuk menghentikan seluruh proses deportasi terhadap seorang mahasiswa Palestina bernama Mohsen Mahdawi sekaligus menggagalkan upaya pemerintahan Presiden Donald Trump dalam mengusirnya dari wilayah negara tersebut.

Mahdawi yang dikenal sebagai aktivis pro-Palestina dan pemimpin demonstrasi di Universitas Columbia telah menetap di Amerika Serikat selama lebih dari sepuluh tahun sebelum ditangkap oleh agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai pada April tahun lalu.

Penangkapan tersebut terjadi saat Mahdawi sedang menjalani wawancara untuk memperoleh kewarganegaraan sehingga ia harus menjalani penahanan selama enam belas hari di fasilitas ICE.

Mahdawi kemudian dibebaskan dengan jaminan pada tanggal 30 April setelah mengajukan petisi habeas corpus ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Vermont.

Ia meyakini penahanan tersebut merupakan bentuk pembalasan terhadap hak kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi Amerika Serikat.

Pada Selasa pengacara Mahdawi memberitahukan Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Kedua bahwa proses deportasi terhadap kliennya telah resmi dihentikan oleh hakim imigrasi.

Keputusan tersebut menandai kemajuan penting dalam perkara yang memunculkan kekhawatiran luas mengenai integritas proses hukum serta perlindungan hak berbicara di negara tersebut.

Berdasarkan dokumen yang diserahkan ke pengadilan hakim memutuskan mengakhiri persidangan setelah pemerintah gagal membuktikan keaslian sebuah memorandum yang diduga berasal dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

Memorandum tersebut menjadi dasar utama penahanan Mahdawi pada tahun 2025 serta kelanjutan kasus deportasi karena menuduhnya mengancam kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Mahdawi menyatakan rasa terima kasihnya atas keputusan pengadilan yang dianggap menegakkan supremasi hukum dan menolak upaya pemerintah untuk mengabaikan prosedur hukum yang adil.

Ia menambahkan bahwa keputusan ini menjadi langkah berarti dalam mempertahankan hak berbicara demi perdamaian serta keadilan yang sempat terancam oleh rasa takut.

Brett Max Kaufman selaku penasihat senior dari Pusat Demokrasi American Civil Liberties Union menyatakan hasil tersebut menegaskan peran krusial pengawasan yudisial dalam menangani perkara imigrasi yang sensitif.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga