Repelita Jakarta - Ekonom senior Didik J Rachbini yang merupakan salah satu pendiri INDEF menilai rencana impor seratus lima ribu unit mobil pikap utuh dari India mencerminkan masalah serius dalam kepemimpinan ekonomi dan proses industrialisasi nasional.
Karena tidak sinkron dan melemahkan arah kebijakan industri nasional kebijakan jalan pintas ini berpotensi deindustrialisasi terselubung jika terus dilakukan kebijakan instan jangka pendek ini terlihat praktis namun untuk jangka panjang justru melemahkan struktur industri nasional ungkap Didik kepada Inilah.com di Jakarta pada Senin dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh enam.
Rektor Universitas Paramadina itu menjelaskan impor masif tersebut akan melahirkan masalah makroekonomi berat dengan menekan neraca perdagangan sekaligus mendorong neraca pembayaran ke zona negatif.
Indonesia selama ini telah mengekspor otomotif ke mancanegara dalam jumlah besar mencapai sekitar lima ratus delapan belas ribu unit.
Alhasil rencana impor ini justru melemahkan strategi ekspor otomotif Indonesia.
Negara yang tengah berupaya memperkuat posisi sebagai basis produksi otomotif regional justru berisiko berubah menjadi pasar bagi produsen luar negeri imbuhnya.
Didik tak segan menyebut kebijakan ini sebagai preseden buruk bagi industri domestik yang justru dikorbankan demi solusi cepat yang akhirnya melemahkan fondasi transformasi ekonomi Indonesia.
Dalam dua dekade terakhir industri otomotif dalam negeri berkembang pesat hingga menjelma menjadi basis produksi regional dan eksportir global.
Masuknya impor dalam jumlah besar berpotensi menurunkan utilisasi pabrik menekan volume produksi serta melemahkan daya saing industri yang telah dibangun dengan investasi besar.
Ini jelas merupakan kebijakan yang salah dan sekaligus cerminan inkonsistensi dari strategi industrialisasi pemerintah negara secara simultan mendorong TKDN investasi manufaktur dan penguatan rantai pasok tetapi melemahkannya membuka pintu impor massal kendaraan yang masif.
Inkonsistensi kebijakan seperti ini menciptakan ketidakpastian bagi investor dalam dan luar negeri serta berisiko merusak kredibilitas kebijakan industri jangka panjang.
Sehingga pemerintah mutlak harus membatalkannya harus ada arah kebijakan yang konsisten dan strategis dengan menjadikan prioritas produksi domestik melalui pengadaan pemerintah kata Didik.
Selain itu Didik mempertanyakan sumber dana untuk memborong seratus lima ribu unit kendaraan niaga buatan India jika menggunakan dana publik atau pajak peruntukannya harus jelas.
Harus untuk memperkuat industri nasional pemerintah mendorong peningkatan investasi kendaraan niaga lokal dan membuat kebijakan industri yang konsisten dengan agenda hilirisasi pungkasnya.
Sebelumnya Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengaku tengah mengimpor seratus lima ribu unit mobil niaga dari India untuk operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Impor terdiri dari tiga puluh lima ribu unit pikap ukuran empat kali empat dari Mahindra serta tiga puluh lima ribu unit pikap empat kali empat dan tiga puluh lima ribu unit truk roda enam dari Tata Motors dengan pengiriman dilakukan bertahap.
Saat ini sudah dua ratus unit pikap Mahindra tiba di Indonesia sampai akhir bulan ini target sudah seribu unit tahun ini kita usahakan bisa sampai semua yang Mahindra dan Tata juga ujar Joao di Jakarta pada Jumat dua puluh Februari dua ribu dua puluh enam.
Ia beralasan harga pikap empat kali empat di pasaran Indonesia relatif lebih mahal sementara harga dari produsen India lebih murah sehingga menghemat penggunaan APBN.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
