Repelita Yogyakarta - Dinamika perdebatan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace kembali mencuat setelah Ketua BEM dari Universitas Gadjah Mada, Tiyo, menyampaikan pandangannya yang menilai langkah tersebut memunculkan tanda tanya besar di ruang publik.
Ia menilai keterlibatan Indonesia dalam forum yang disebut digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan bahwa arah politik luar negeri bergeser tanpa dialog publik yang memadai.
Menurutnya, posisi Indonesia selama ini dikenal konsisten mendukung perdamaian yang berkeadilan sehingga setiap keputusan strategis di tingkat global seharusnya tetap berpijak pada prinsip konstitusi dan aspirasi masyarakat luas.
Dalam pernyataannya, Tiyo juga menyinggung bahwa transparansi menjadi kunci agar publik memahami urgensi dan manfaat konkret dari keterlibatan tersebut bagi kepentingan nasional.
Selain isu Board of Peace, ia turut mengkritisi implementasi program Makan Bergizi Gratis yang belakangan ramai diperbincangkan karena dianggap menyentuh sektor vital kesejahteraan masyarakat.
Ia memandang program tersebut masih menyisakan ironi ketika persoalan ketimpangan sosial dan akses layanan dasar di sejumlah daerah belum sepenuhnya teratasi secara merata.
Sorotan itu muncul setelah kasus meninggalnya seorang anak di Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian nasional dan memantik diskusi tentang efektivitas intervensi kebijakan pemerintah di lapangan.
Tiyo sebelumnya juga diketahui mengirimkan surat kepada UNICEF sebagai bentuk kepedulian atas isu perlindungan anak, yang kemudian memicu beragam respons di ruang publik.
Ia menyatakan bahwa kritik yang disampaikannya merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan negara dan bukan bentuk penolakan terhadap upaya peningkatan gizi masyarakat.
Di tengah perdebatan tersebut, Tiyo mengaku menghadapi tekanan serta intimidasi digital setelah pendapatnya beredar luas dan menjadi bahan diskusi di berbagai platform.
Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus tetap dijaga sebagai fondasi demokrasi agar kritik konstruktif tidak dibungkam oleh tekanan atau ancaman apa pun.
Diskursus mengenai Board of Peace dan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis pun terus berkembang dengan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis, hingga pejabat publik yang memiliki pandangan berbeda.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kebijakan strategis negara selalu berada dalam sorotan masyarakat dan membutuhkan komunikasi yang jernih agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
