Antara Abu Nawas dan Pandji Pragiwaksono Self Censorship Lebih Berbahaya Daripada Sensor Resmi

 

Repelita Bandung - Syafril Sjofyan membandingkan gaya kritik melalui humor antara tokoh legendaris Abu Nawas dengan komika Panji Pragiwaksono dalam konteks kebebasan berekspresi saat ini.

Abu Nawas dikenal sebagai figur cerdas dan jenaka pada masa kekhalifahan Harun al-Rashid yang memanfaatkan sindiran halus serta permainan logika untuk menyentil penguasa tanpa langsung terkena hukuman.

Ia sering membungkus kritik terhadap ketidakadilan atau kebodohan dalam bentuk cerita anekdot dan fabel yang dilebih-lebihkan sehingga tetap aman dari ancaman kekuasaan.

Sementara Panji Pragiwaksono sebagai komika stand-up comedy Indonesia menyampaikan kritik sosial dan politik secara terbuka serta eksplisit melalui panggung pertunjukan.

Keduanya sama-sama menjadikan humor sebagai senjata untuk mengkritik kekuasaan dan berbagai fenomena sosial dengan mengandalkan kecerdikan serta logika tajam.

Perbedaan mendasar terletak pada konteks sejarah di mana Abu Nawas berada dalam kerajaan klasik sedangkan Panji beroperasi di era demokrasi modern dengan media massa yang luas.

Abu Nawas menggunakan narasi dialog dan cerita simbolis sedangkan Panji mengandalkan penyampaian langsung di atas panggung dengan tujuan utama menyuarakan opini serta mendorong perubahan.

Gaya blak-blakan Panji membuat pesan lebih mudah dipahami tanpa perlu tafsir berlapis sehingga terasa lebih jujur dan berani di mata penonton.

Pendekatan frontal ini sering memicu diskusi luas di media sosial serta forum publik meski berisiko menimbulkan kontroversi atau reaksi negatif dari pihak yang tersinggung.

Popularitas pertunjukan Panji yang ramai dan tiket mahal menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lebih menyukai kritik yang lugas daripada sindiran halus.

Masyarakat saat ini tampaknya menginginkan perubahan nyata sehingga menghargai keterusterangan ketimbang diplomasi berlapis yang memerlukan pemikiran ekstra.

Humor frontal terbukti efektif dalam membahas kebijakan absurd perilaku pejabat kontradiktif ketimpangan sosial hingga praktik korupsi serta oligarki.

Di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris satire politik menjadi bagian biasa demokrasi seperti dalam acara televisi yang rutin menyindir pemimpin tanpa kriminalisasi terbuka.

Di Indonesia regulasi hukum tertentu berpotensi mendorong self-censorship di kalangan komika dan pengkritik karena definisi pasal yang elastis serta interpretasi subjektif.

Frasa seperti menyerang kehormatan atau menimbulkan kebencian dalam undang-undang terkait sering menimbulkan ketakutan meski hiperbola dan ironi merupakan teknik standar dalam komedi.

Proses hukum yang panjang pelaporan massal pembatalan acara serta tekanan ekonomi bisa menjadi hukuman tersendiri tanpa perlu vonis akhir.

Mekanisme ini membuat banyak komika menggeser materi politik ke topik aman seperti relasi pribadi atau keresahan sehari-hari.

Nama tokoh diganti kode atau metafora sementara event organizer mulai melakukan penyaringan konten demi mengurangi risiko.

Self-censorship dinilai lebih berbahaya ketimbang sensor resmi karena bersifat tak terlihat namun menyebar luas serta melemahkan ruang publik untuk kritik terbuka.

Indikator mundurnya demokrasi terlihat dari pola penegakan hukum yang menggunakan pasal karet terhadap ekspresi kritik sah sehingga menciptakan chilling effect.

Ketika warga enggan berbicara karena takut maka kualitas demokrasi secara keseluruhan mengalami penurunan signifikan.

Regulasi saat ini dengan norma multitafsir serta budaya pelaporan politis memperkuat kalkulasi risiko yang tinggi bagi para pengkritik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga