Trump Undang 8 Negara ke Dewan Perdamaian Gaza, Tiap Anggota Wajib Bayar US$1 Miliar untuk Rekonstruksi

 

Repelita Washington - Delapan negara menyatakan telah menerima undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang baru dibentuk guna mengawasi langkah-langkah lanjutan di wilayah tersebut.

Dua di antaranya yaitu Hungaria dan Vietnam secara terbuka mengonfirmasi penerimaan undangan tersebut.

Seorang pejabat Amerika Serikat yang tidak bersedia disebut namanya mengungkapkan bahwa setiap negara anggota diwajibkan membayar iuran sebesar satu miliar dolar AS atau sekitar Rp16,9 triliun untuk memperoleh keanggotaan tetap selama lebih dari tiga tahun.

Dana yang terkumpul dari iuran tersebut direncanakan akan dialokasikan sepenuhnya untuk proses pembangunan kembali Gaza yang hancur akibat konflik berkepanjangan.

Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban telah menerima undangan bergabung dalam dewan itu sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto dalam wawancara radio pemerintah pada hari Minggu.

Orban dikenal sebagai salah satu sekutu paling setia Donald Trump di kawasan Eropa.

Ketua Partai Komunis Vietnam To Lam juga telah menyetujui tawaran tersebut menurut pernyataan resmi kementerian luar negeri Vietnam.

India serta Australia termasuk dalam daftar negara yang menerima undangan serupa.

Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles menyatakan bahwa negaranya telah diundang dan akan membahas partisipasi tersebut lebih lanjut dengan pihak Amerika Serikat pada Senin 19 Januari 2026.

Yordania, Yunani, Siprus, dan Pakistan mengonfirmasi penerimaan undangan pada hari Minggu.

Kanada, Turki, Mesir, Paraguay, Argentina, serta Albania juga menyatakan bahwa mereka termasuk dalam daftar undangan meskipun jumlah total negara yang diundang belum diungkap secara pasti.

Amerika Serikat diperkirakan akan mengumumkan daftar resmi anggota Dewan Perdamaian Gaza dalam waktu dekat kemungkinan besar bertepatan dengan pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos Swiss.

Dewan ini bertugas mengawasi implementasi fase kedua gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025 termasuk pembentukan komite pemerintahan Palestina baru di Gaza.

Tugas lainnya meliputi pengerahan pasukan keamanan internasional, pelucutan senjata Hamas, serta rekonstruksi wilayah yang mengalami kerusakan parah akibat perang.

Donald Trump menyebut pendekatan Dewan Perdamaian ini sebagai langkah baru yang berani dalam menyelesaikan konflik global.

Badan tersebut berpotensi menjadi alternatif bagi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pengaruhnya menurun akibat veto berulang dari Amerika Serikat serta pemotongan dana besar-besaran oleh pemerintahan Trump dan beberapa donor lainnya.

Awalnya dewan ini diperkenalkan sebagai bagian dari fase kedua kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza.

Fungsi utamanya mencakup pembangunan tata kelola, penguatan hubungan regional, rekonstruksi, penarikan investasi, pendanaan besar-besaran, serta mobilisasi modal di Gaza.

Namun surat-surat undangan yang ditulis Donald Trump dan diunggah ke media sosial pada hari Sabtu oleh Presiden Argentina Javier Milei serta pemimpin Paraguay Santiago Pena menunjukkan ambisi yang lebih luas.

Piagam yang menyertai surat tersebut mengindikasikan tujuan yang lebih ambisius termasuk penguatan perdamaian di Timur Tengah sekaligus pendekatan inovatif untuk menyelesaikan berbagai konflik di seluruh dunia.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga