Tere Liye Kecam Rencana Sumbangan Rp16 Triliun Lewat Dewan Perdamaian, Nilai Negara Salah Alamat Tanggung Jawab

 

Repelita - Penulis Tere Liye menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang berencana menyumbang dana sebesar satu miliar dolar Amerika melalui suatu dewan perdamaian.

Melalui sebuah pernyataan, penulis tersebut mempertanyakan kompetensi dan pengetahuan sejarah dari para pejabat yang mengambil keputusan tersebut.

Sebagai perbandingan, disebutkan bahwa Jerman telah membayar kompensasi sebesar sembilan puluh miliar dolar kepada pihak Yahudi hingga tahun 2023, yang setara dengan lebih dari seribu triliun rupiah.

Bahkan pada tahun 2024 saja, pemerintah Jerman terus mengalokasikan dana lebih dari dua puluh triliun rupiah untuk mendukung para penyintas beserta biaya kesehatan dan pensiun mereka.

Di sisi lain, Israel dianggap telah melakukan perampasan tanah, penjajahan, dan penghancuran terhadap wilayah Palestina dengan korban puluhan ribu anak-anak serta bayi.

Ribuan pemukiman, desa, dan kota di Gaza dilaporkan telah mengalami kerusakan parah akibat konflik yang berkepanjangan.

Pertanyaan utama yang diajukan adalah mengapa tanggung jawab rekonstruksi justru dibebankan kepada negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Penulis itu mempertanyakan alasan Indonesia harus berkontribusi sebesar enam belas triliun rupiah melalui mekanisme dewan perdamaian yang dinilai menyesatkan.

Pemerintah dinilai seharusnya mendesak dan memaksa Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi secara langsung.

Bantuan kemanusiaan seharusnya dikirimkan secara langsung ke Gaza tanpa perantara dewan yang diduga kuat dikendalikan oleh kepentingan asing.

Penulis mengklaim bahwa dirinya sendiri mampu mengirimkan bantuan langsung ke Gaza meskipun dengan kapasitas yang terbatas.

Ditekankan bahwa bantuan tidak perlu melalui mekanisme dewan bikinan Amerika Serikat yang dianggap tidak transparan dan sarat kepentingan.

Pernyataan ini mencerminkan skeptisisme terhadap efektivitas dan netralitas lembaga internasional dalam menangani konflik Israel-Palestina.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan kemanusiaan dinilai sebagai hal yang krusial untuk memastikan dana mencapai pihak yang paling membutuhkan.

Partisipasi dalam forum internasional harus dikaji ulang agar tidak justru mengabaikan akar permasalahan dan keadilan bagi rakyat Palestina.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga