SPPG Milik Swasta tapi Pegawainya Diangkat Jadi ASN PPPK, Pemilik Dapur Pesta Pora

Repelita Jakarta - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam program Makan Bergizi Gratis secara fisik dimiliki dan dikelola oleh pihak mitra swasta.

Namun, Badan Gizi Nasional menempatkan tiga orang pegawainya sebagai pengawas di setiap unit SPPG tersebut.

Ketiga pegawai tersebut terdiri dari satu orang Kepala SPPG, satu ahli gizi, dan seorang akuntan.

Mereka inilah yang kemudian diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan bahwa ketiga posisi itu merupakan perwakilan resmi lembaganya.

Tugas utama mereka adalah memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.

Status kepegawaian sebagai PPPK telah dijanjikan sejak awal proses rekrutmen berlangsung.

Seleksi dilakukan melalui sistem Computer Assisted Test dan proses administrasi sedang diselesaikan.

Sebanyak tiga puluh dua ribu pegawai dalam posisi pengawas ini rencananya akan diangkat secara resmi pada 1 Februari 2026.

Pengangkatan ini merupakan hasil dari seleksi tahap kedua yang diselenggarakan oleh BGN.

Sementara itu, penulis Tere Liye memberikan tanggapan kritis terhadap kebijakan ini melalui pernyataannya pada Minggu 25 Januari 2026.

Ia mempertanyakan aspek keadilan dan keberlanjutan dari pengangkatan massal tersebut.

Tere Liye juga menyoroti keuntungan finansial yang sangat besar yang dinikmati oleh para pemilik dapur swasta.

"Karena sebanyak-banyaknya kamu dapat manfaat, sstt, pemilik dapur, mereka pesta pora. Untung 10% saja, mereka dapat 30 triliun tahun 2026 nanti. Apalagi kalau untung 20%, mereka benar-benar mandi uang. Punya dapur berapa? 50? Aduh duh. Kamu kerja 1.000 bulan pun tetap lebih besar untung dia seminggu. Paham tidak?" tanya Tere Liye.

Ia mengingatkan bahwa keuntungan pemilik dapur swasta bisa mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.

Sementara itu, pegawai yang diangkat sebagai PPPK mendapat keuntungan berupa kepastian status kepegawaian.

Tere Liye mendorong agar ketiga puluh dua ribu pegawai yang diangkat tersebut bekerja dengan prinsip dan integritas.

Ia meminta mereka bersikap kritis dan berani mengawasi pelaksanaan program, termasuk menegur jika ada penyimpangan.

"MARAH gitu loh. Karena atasan sejati kalian itu rakyat. Bukan pemilik dapur. Tidak usah menjilat ke mereka. Jangan takut kehilangan pekerjaan. Jadilah orang yang berprinsip. Insya Allah, jika 32.000 ini kritis, berani, bisa sukses MBG ini," tutupnya.

Polemik ini muncul di tengah komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus menyediakan lapangan kerja.

Program MBG sendiri merupakan salah satu agenda prioritas yang mendapatkan alokasi anggaran signifikan.

Publik terus memantau perkembangan dan implikasi kebijakan pengangkatan PPPK dalam skala besar ini.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga