Pengangkatan 32 Ribu Pegawai BGN Jadi PPPK Dinilai Tak Adil, FSGI Sebut Lukai Perjuangan Guru Honorer Bertahun-tahun

Repelita - Sebanyak tiga puluh dua ribu pegawai Badan Gizi Nasional akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada bulan Februari dua ribu dua puluh enam.

Mayoritas dari pegawai yang akan diangkat tersebut bertugas sebagai kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi atau pengelola dapur makan bergizi gratis.

Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti menyatakan bahwa pengangkatan massal tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi guru honorer.

Pernyataan itu disampaikan Retno Listyarti saat dihubungi media pada hari Rabu tanggal dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh enam.

Menurutnya, para pegawai Badan Gizi Nasional tersebut baru bekerja dalam waktu sangat singkat namun sudah mendapat kesempatan menjadi PPPK.

Dia menjelaskan bahwa masa kerja mereka bahkan belum genap satu tahun tetapi sudah bisa mengikuti seleksi kompetensi dan dipastikan lulus.

Kondisi tersebut sangat berbeda dengan perjuangan para guru honorer yang harus menunggu kesempatan selama bertahun-tahun.

Banyak guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun namun belum memiliki kepastian untuk bisa lolos seleksi PPPK.

Para guru tersebut juga harus memenuhi persyaratan mengajar minimal dua tahun sebelum dapat mengikuti seleksi.

Retno menilai aturan tersebut seolah ditabrak oleh keputusan presiden mengenai pengangkatan pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Pengangkatan pegawai Badan Gizi Nasional dinilainya sebagai sebuah privilege istimewa yang tidak didapatkan oleh para guru honorer.

Sementara nasib guru honorer dengan upah jauh di bawah upah minimum tidak mendapatkan kesempatan yang sama.

Dari perspektif kalangan guru, kebijakan ini dinilai melukai rasa keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi.

Perjuangan para guru untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memang membutuhkan waktu bertahun-tahun dengan proses yang tidak mudah.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah memberikan penjelasan mengenai proses rekrutmen tersebut.

Penjelasan itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Selasa tanggal dua puluh Januari dua ribu dua puluh enam.

Dadan menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki dua ribu delapan puluh pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara.

Mereka dinyatakan lolos sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rekrutmen tahap pertama dan resmi menjadi ASN per satu Juli dua ribu dua puluh lima.

Badan Gizi Nasional juga telah melakukan rekrutmen tahap kedua untuk tiga puluh dua ribu formasi yang tersedia.

Sebanyak tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh formasi dikhususkan untuk kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dididik melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.

Sementara itu tujuh ratus lima puluh formasi dibuka untuk umum dengan rincian tiga ratus tujuh puluh lima akuntan dan tiga ratus tujuh puluh lima ahli gizi.

Menurut Dadan Hindayana, puluhan ribu orang tersebut telah melakukan pendaftaran dan serangkaian proses seleksi yang diperlukan.

Mereka diperkirakan akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mulai tanggal satu Februari dua ribu dua puluh enam.

Saat ini para calon pegawai tersebut sedang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk PPPK.

Badan Gizi Nasional masih akan melakukan rekrutmen tahap ketiga dan keempat dengan jumlah formasi masing-masing tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh orang.(*)