Menkes Ungkap 28 Juta Warga Indonesia Alami Gangguan Jiwa, Kesehatan Mental Jadi Darurat Nasional

 

Repelita Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperkirakan sekitar dua puluh delapan juta penduduk Indonesia mengalami masalah kejiwaan.

Perkiraan ini didasarkan pada pedoman perhitungan yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization.

Menurut panduan WHO, jumlah penduduk dengan gangguan jiwa di suatu negara berkisar antara seperdelapan hingga sepersepuluh dari total populasi.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai dua ratus delapan puluh juta jiwa, maka perhitungan minimal menunjukkan angka dua puluh delapan juta orang.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menkes Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang digelar di Jakarta.

Rapat kerja tersebut berlangsung pada hari Senin tanggal sembilan belas Januari dua ribu dua puluh enam dengan agenda membahas berbagai isu kesehatan.

Masalah kejiwaan yang dialami oleh penduduk Indonesia sangat beragam, mulai dari tingkat ringan hingga kondisi yang sudah parah dan memerlukan penanganan serius.

Beberapa jenis gangguan yang disebutkan oleh Menteri Kesehatan antara lain adalah depresi dan berbagai bentuk gangguan kecemasan yang umum terjadi.

Selain itu, terdapat juga kondisi skizofrenia serta gangguan pemusatan perhatian yang disertai hiperaktivitas atau yang dikenal sebagai ADHD.

Hasil skrining kesehatan gratis yang telah dilakukan menunjukkan angka gangguan jiwa yang masih relatif rendah di kalangan orang dewasa.

Angka tersebut tercatat di bawah satu persen dari total populasi dewasa yang mengikuti pemeriksaan kesehatan jiwa tersebut.

Pada kelompok anak-anak, persentase yang terdeteksi mengalami masalah kejiwaan mencapai sekitar lima persen dari total peserta skrining.

Meskipun angka skrining terlihat rendah, namun langkah ini dianggap sebagai titik awal yang penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan mental masyarakat.

Kementerian Kesehatan saat ini sedang mengupayakan pengembangan layanan penanganan kesehatan jiwa di tingkat pusat kesehatan masyarakat.

Sistem pelayanan di puskesmas akan dibangun secara bertahap agar mampu menangani berbagai permasalahan kejiwaan yang dialami oleh warga.

Berbagai fasilitas pendukung seperti layanan konseling dari tenaga psikolog akan disediakan di puskesmas-puskesmas di seluruh Indonesia.

Ketersediaan obat-obatan untuk penanganan gangguan jiwa juga akan dijamin agar pasien dapat mengakses pengobatan dengan mudah.

Dengan demikian, puskesmas diharapkan dapat menjadi rujukan pertama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait kesehatan mental.

Berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan pada tahun dua ribu dua puluh tiga, provinsi DKI Jakarta mencatat persentase penderita gangguan jiwa tertinggi.

Angka di ibu kota negara tersebut mencapai dua puluh empat koma tiga persen dari total penduduk yang diperiksa.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menempati posisi kedua dengan persentase delapan belas koma lima persen penderita gangguan jiwa.

Disusul oleh Sumatera Barat dengan angka tujuh belas koma tujuh persen dan Nusa Tenggara Barat dengan sepuluh koma sembilan persen.

Sumatera Selatan mencatat sembilan koma dua persen sementara Jawa Tengah memiliki angka enam koma delapan persen penderita gangguan jiwa.

Data ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental merupakan tantangan serius yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan komprehensif.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan jiwa sama seperti kesehatan fisik.

Langkah preventif dan kuratif harus dilakukan secara bersamaan untuk menekan angka gangguan kejiwaan di Tanah Air.

Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga