Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Herwin Sudikta turut memberikan tanggapannya terkait narasi yang disampaikan oleh Islah Bahrawi mengenai dugaan keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo dalam polemik kasus korupsi kuota haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Herwin menyatakan bahwa rangkaian pernyataan yang muncul dalam dua sesi podcast yang berbeda justru membentuk suatu pola narasi yang saling terhubung dan tidak dapat dipandang secara terpisah.
Menurut analisisnya, isu yang berkembang ini tidak berdiri sendiri melainkan bergerak dalam suatu alur yang terkesan sistematis dan terencana.
“Dari dua podcast Akbar Faizal dan cak Islah Bahrawi, pelan-pelan terbentuk satu kerangka skenario,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Jumat (16/1/2026).
Ia menegaskan bahwa keterkaitan antara berbagai isu yang muncul tersebut sangat sulit untuk dianggap sebagai suatu kebetulan semata.
Herwin melihat adanya benang merah yang secara konsisten mengarah pada satu figur sentral tertentu dalam dinamika politik yang terjadi.
“Bukan kebetulan. Ada benang merah yang mengarah ke satu nama, Jokowi,” ucapnya.
Herwin kemudian menyoroti dugaan munculnya unsur kesengajaan atau maksud tertentu dalam dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang dinilainya bergerak seirama dengan perkembangan isu kuota haji.
Ia menuturkan bahwa dua isu strategis yang berkembang di tubuh organisasi Islam terbesar tersebut berjalan dengan sangat rapi dan terkesan terlalu politis untuk sekadar disebut sebagai dinamika internal organisasi biasa.
“Dugaan mens rea muncul ketika dua isu strategis di PBNU bergerak seirama, rapi, dan terasa terlalu politis untuk disebut sekadar dinamika internal,” ungkapnya.
Herwin juga memberikan perhatian khusus pada posisi Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, yang menurutnya sedang menghadapi tekanan yang cukup serius.
Ia menyatakan bahwa tekanan yang dialami oleh Gus Yahya bukan semata-mata terkait dengan isu pertambangan, melainkan lebih disebabkan oleh sikapnya yang berani mempertanyakan kembali keterlibatan kontraktor tertentu.
“Gus Yahya diultimatum mundur dari Ketum PBNU bukan karena tambang, tapi justru karena berani berpikir ulang soal kontraktor tambang milik PBNU titipan Jokowi,” imbuhnya.
Di sisi lain, Herwin turut menyoroti ketidakhadiran mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam proses kerja Panitia Khusus Kuota Haji di Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu.
“Sementara Gus Yaqut justru diamankan agar tak hadir di Pansus Kuota Haji,” terang dia.
“Ada apa? Kenapa PBNU wajib menggunakan jasa kontraktor yang kabarnya ada Boy Thohir di belakangnya? Kenapa Gus Yaqut dilarang menghadiri pansus DPR?," timpalnya.
Herwin menekankan bahwa kedua peristiwa tersebut menunjukkan suatu pola yang sama dan tidak dapat dipandang sebagai kejadian yang terpisah atau berdiri sendiri.
“Dua langkah, satu pola. Jika PBNU adalah panggung, maka ini bukan improvisasi,” tegas Herwin.
Herwin bahkan menyampaikan dugaan bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi merupakan bagian dari suatu skenario politik yang lebih besar dan memiliki tujuan jangka panjang tertentu.
“Ini naskah skenario. Skenario apa? 2029?," kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
