
Repelita Makassar - Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Keramat mewarnai pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Partai Solidaritas Indonesia di kota Makassar pada Kamis, 29 Januari 2026. Demonstrasi yang terjadi sekitar pukul lima lewat empat puluh lima menit sore waktu setempat tersebut mengakibatkan kemacetan panjang di sepanjang Jalan AP Pettarani hingga wilayah pertigaan Jalan Alauddin-Pettarai.
Juru bicara aksi yang mengidentifikasi diri sebagai Jenderal Lapangan Fahrul Ramadan menyatakan bahwa unjuk rasa tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Rakernas PSI. Namun, mereka menyoroti kinerja salah satu tokoh partai yang menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang dinilai tidak mampu bekerja secara optimal dalam menjaga dan mengelola hutan di Indonesia.
Fahrul menyampaikan bahwa salah satu masalah utama yang diangkat adalah dugaan ketidakmampuan Menteri Kehutanan dalam menangani persoalan pembalakan liar yang masih marak terjadi. Ia mencontohkan kejadian banjir bandang di wilayah Sumatra yang diduga berkaitan dengan kerusakan hutan akibat aktivitas illegal logging yang tidak tertangani dengan baik oleh pihak berwenang.
Lebih lanjut, Fahrul menuding bahwa pembalakan liar juga terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di kawasan Bantimurung Kabupaten Maros. Ia menyebutkan adanya hutan lindung yang diduga diserobot untuk kegiatan tambang serta terjadinya pembakaran hutan seluas kurang lebih enam hektar di wilayah Kabupaten Pangkep. Persoalan perampasan hutan di kawasan Kajang Bulukumba juga menjadi bagian dari tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.
Para demonstran menuntut agar Raja Juli Antoni menunjukkan keseriusan dalam menangani berbagai permasalahan kehutanan di Indonesia jika ingin tetap mempertahankan posisinya sebagai menteri. Selain isu kehutanan, massa aksi juga menyatakan penolakan terhadap rencana kedatangan mantan Presiden Joko Widodo ke kota Makassar dalam rangkaian acara Rakernas PSI.
Fahrul mengungkapkan berbagai tuduhan terkait keterlibatan mantan presiden dalam sejumlah kasus, termasuk dugaan korupsi terkait kuota haji yang sebelumnya pernah disinggung oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ia juga menyoroti pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang baru-baru ini viral mengenai dugaan kasus korupsi impor minyak yang disebutkan perlu melibatkan pemeriksaan terhadap Joko Widodo dan pihak BUMN.
Kebijakan selama sepuluh tahun kepemimpinan Joko Widodo juga menjadi bahan kritik, termasuk penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Massa aksi menegaskan sikap penolakan mereka terhadap kedatangan mantan presiden dengan alasan bahwa berbagai kebijakan yang diambil dinilai telah membebani masyarakat.
Di sisi lain, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep memastikan bahwa ayahnya akan hadir di Sulawesi Selatan pada hari berikutnya. Konfirmasi serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang menyatakan bahwa Joko Widodo dijadwalkan menghadiri Rakernas PSI di Makassar. Juru Bicara PSI Dian Sandi Utama turut menegaskan bahwa tidak ada pembatalan rencana kunjungan tersebut dan kehadiran mantan presiden dinantikan oleh seluruh kader partai dari berbagai daerah di Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

