Dedi Mulyadi Bongkar BUMN Bebani Jabar Rp3,6 Triliun Utang Tak Kunjung Lunas

 

Repelita Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di wilayah Jawa Barat justru menjadi beban finansial bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dedi Mulyadi menegaskan berbagai BUMN tersebut memiliki utang besar kepada Pemprov Jabar yang hingga kini belum dilunasi sehingga berdampak signifikan terhadap keuangan daerah.

Total kewajiban yang belum dibayar mencapai angka fantastis, yakni Rp3,6 triliun atau lebih tepatnya Rp3.678.872.709.696.

Pengungkapan ini disampaikan dalam sebuah forum diskusi yang terekam dalam video berdurasi pendek dan diunggah akun TikTok @bapakaingjabar pada 23 Januari 2026.

Dalam rekaman tersebut, Akbar Faisal mengajukan pertanyaan langsung kepada Dedi Mulyadi mengenai BUMN yang telah lama beroperasi di Jawa Barat namun tidak memberikan kontribusi positif, bahkan justru menjadi beban.

Menjawab pertanyaan itu, Dedi Mulyadi membuka catatan di ponselnya dan menyebutkan bahwa beban utama berasal dari BUMN yang meminjam dana Pemprov Jabar tetapi tidak membayar pokok pinjaman.

Ia menjelaskan sebagian besar BUMN tersebut hanya membayar bunga setelah meminta restrukturisasi utang, sehingga Pemprov Jabar tidak menerima pengembalian dana pokok.

Menurut Dedi, seharusnya daerah dibantu oleh BUMN, bukan malah dipinjami dana yang kemudian tidak dikembalikan.

Berikut daftar BUMN beserta nilai utangnya kepada Pemprov Jawa Barat:

1. PT Barata Indonesia – Rp89 miliar
2. PT Perikanan Indonesia – Rp96 miliar
3. PT Papros – Rp98 miliar
4. PT Rajawali Nusindo – Rp403 miliar
5. PT Kimia Farma – Rp950 miliar
6. PT Waskita – Rp91 miliar
7. PT Waskita Karya – Rp91 miliar
8. PT Wijaya Karya – Rp287 miliar
9. PT Wijaya Karya – Rp511 miliar
10. PT PP Semarang–Demak – Rp239 miliar

Pernyataan tegas Dedi Mulyadi ini menjadi sorotan karena menunjukkan kondisi keuangan daerah yang terbebani oleh utang BUMN pusat yang seharusnya berperan mendukung pembangunan regional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga