Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Chusnul Chotimah mengkritik keras rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Rekomendasi tersebut bertujuan memperbaiki regulasi guna memberantas korupsi kolusi nepotisme serta menghapus praktik titip-menitip dalam rekrutmen dan promosi anggota Polri.
Chusnul Chotimah menyatakan upaya pemberantasan tersebut sulit terwujud selama Polri masih dikuasai oleh geng Solo.
Melalui akun X pribadinya ia menulis Maaf pak @prabowo, prof @mohmahfudmd dikutip Minggu 18 Januari 2026.
Ia melanjutkan Selama polri masih dikuasai geng Solo Rakyat sulit percaya ke depan ga ada titip-titipan Krn mereka sendiri adlh hasil dari titip-titipan.
Menurut Chusnul satu-satunya cara agar reformasi dapat dipercaya adalah dengan melakukan perubahan total di tubuh Polri.
Ia menegaskan Polri harus direformasi total baru bisa dipercaya.
Sebelumnya Mahfud MD menjelaskan bahwa proses penerimaan anggota Polri sering kali dipengaruhi intervensi dari elite politik dan pejabat pemerintahan.
Mahfud menyatakan Model rekrutmen dengan jatah-jatah ini merusak prinsip meritokrasi dan menutup akses masyarakat luas.
Untuk mengatasi masalah tersebut komisi mendorong penerapan jalur afirmasi bagi kelompok tertentu seperti dari wilayah 3T termasuk Papua dengan penyesuaian standar kelulusan.
Skema ini juga mencakup kuota khusus bagi perempuan serta peserta berprestasi nasional dari berbagai bidang untuk semua jenjang rekrutmen mulai tamtama hingga perwira.
Mahfud menambahkan Tujuannya memutus mata rantai titipan yang selama ini dianggap sebagai penyakit lama dengan pengaturan teknis melalui peraturan Kapolri atau Perpres.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
